Program Gratispol Segera Diterapkan, DPRD Kaltim Tekankan Kesiapan dan Pemerataan

SAMARINDA – Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol di Kalimantan Timur semakin mendekati tahap implementasi. Pemerintah Provinsi, DPRD Kaltim, dan perwakilan perguruan tinggi telah melakukan pertemuan koordinasi pada Selasa (10/6/2025), untuk memastikan kesiapan pelaksanaan yang ditargetkan mulai tahun akademik baru tahun ini.

Komisi IV DPRD Kaltim, yang membidangi sektor pendidikan, memberikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program ini. Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya kesiapan maksimal agar program dapat berjalan efektif dan merata.

“Program Gratispol adalah inisiatif Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itu, kami memandang perlu memastikan kesiapan dan mekanisme implementasinya,” ujarnya dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (12/6/2025).

Agusriansyah juga mengingatkan bahwa kajian kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat program ini tidak hanya berlaku di kota-kota besar, tetapi juga mencakup seluruh wilayah di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

“Perlu pengkajian kebijakan yang terintegrasi dengan melibatkan lintas perangkat daerah dan semua pemangku kepentingan. Ini harus mempertimbangkan aspek kemampuan fiskal, keamanan global, dan keberlanjutan program,” tambahnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV lainnya, Sarkowi V. Zahry, turut menegaskan pentingnya kesiapan sejak dini untuk mencegah potensi permasalahan yang dapat mencoreng citra program.

“Apalagi di era sekarang, opini publik sangat dinamis. Jika terjadi kasus, asumsi masyarakat bisa berbeda-beda. Maka pencegahannya harus dilakukan sejak awal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa saat ini Pemprov sedang mengintensifkan pendataan mahasiswa asal Kalimantan Timur sebagai basis pemberian beasiswa.

“Pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana yang tidak bisa diubah, dan akan dimasukkan dalam perubahan APBD. Targetnya, pencairan bisa dilakukan mulai bulan Juli,” jelasnya.

Program Gratispol sendiri diharapkan menjadi solusi konkret dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga Kalimantan Timur. (Adv/DprdKaltim)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

CATATAN AGUS SUSANTO

INFO GRAFIS

OPINI