SAMARINDA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat sebanyak 10 ribu anak di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak mengenyam bangku pendidikan. Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa program pendidikan gratis seperti Gratispol menjadi sangat krusial bagi daerah.
“Salah satu upayanya adalah dengan menggratiskan sekolah,” tegas Darlis saat diwawancarai, Jumat (20/6/2025).
Ia mengakui, tak hanya biaya sekolah yang menjadi kendala, tetapi juga tingginya ongkos perjalanan, khususnya bagi warga dari wilayah terpencil. Misalnya, calon mahasiswa dari Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bisa menghabiskan hingga Rp2 juta hanya untuk menuju Kota Samarinda.
Berbeda dengan tiga kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara yang memiliki akses lebih mudah ke perguruan tinggi, daerah lain di Kaltim harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi, tempat tinggal, makanan, hingga kebutuhan harian lainnya.
“Kami di Komisi IV juga mengawal isu-isu lingkungan di perusahaan. Kami mendorong perusahaan untuk menyalurkan dana CSR-nya dalam bentuk beasiswa,” jelas Darlis.
CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, di luar kewajiban hukum dan bisnis semata.
“Jadi, biarlah anggaran pemerintah difokuskan pada biaya pendidikan, sementara CSR bisa membantu dari sisi living cost-nya,” lanjut politisi dari Fraksi PAN itu.
Melalui sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, Darlis berharap angka anak yang tidak mengenyam pendidikan—baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi—dapat ditekan secara signifikan. (Adv/DPRDKALTIM)
