SAMARINDA — Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa penanganan bencana longsor di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), difokuskan pada relokasi dan pemulihan warga terdampak. Sejumlah langkah konkret kini tengah dilakukan untuk memastikan warga mendapatkan tempat tinggal layak serta bantuan darurat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor pada 29 Mei 2025. Hal ini kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait pada 2 Juni 2025.
“Prioritas kami saat ini adalah memastikan warga terdampak segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Lahan sudah tersedia dan telah diukur oleh Dinas Perkim bersama Kepala Desa Batuah, yang juga telah memberikan fasilitasi,” ujar Reza, Sabtu (21/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa saat ini proses penganggaran tengah berjalan dan menunggu tahapan sesuai prosedur yang berlaku. Beberapa perusahaan di sekitar lokasi juga telah menyatakan komitmen mereka untuk memberikan dukungan sosial dan kemanusiaan kepada warga.
Reza juga mengajak semua pihak untuk tidak saling menyalahkan, melainkan memperkuat sinergi lintas sektor agar proses relokasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam RDP sebelumnya, tim ahli dari Universitas Mulawarman dan Dinas ESDM menyimpulkan bahwa longsor terjadi murni karena faktor alam. Titik longsor diketahui berjarak sekitar 1,7 kilometer dari lokasi tambang, sehingga tidak berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan.
Meski demikian, Komisi III DPRD Kaltim tetap membuka ruang terhadap kajian alternatif. Salah satunya datang dari Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu, yang turut menyusun kajian pembanding atas kejadian tersebut.
“DPRD Kaltim, khususnya Komisi III, berperan sebagai pengawas dan fasilitator. Kami bukan pelaksana kebijakan teknis. Jika ditemukan pelanggaran, maka menjadi kewenangan pemerintah untuk mengambil tindakan, termasuk pencabutan izin,” tegas Reza, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, transparan, dan berorientasi pada keselamatan warga. (Adv/DPRD Kaltim)
