SAMARINDA – Warga Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, terus dirundung keresahan akibat lalu-lalang truk tambang batu bara di jalan umum mereka. Tak jarang, truk besar bermuatan berat dengan 10 roda melintasi pemukiman warga, menimbulkan ancaman keselamatan dan kenyamanan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum agar kendaraan tambang tidak lagi menggunakan jalan warga. Kebijakan pembatasan waktu melintas pun diberlakukan. Namun, kebijakan tersebut dinilai masih belum berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa persoalan di Muara Kate telah menjadi perhatian serius, bahkan hingga ke tingkat nasional. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan Wakil Presiden RI ke lokasi pada 14 Juli lalu.
“Wakil Presiden sudah datang, gubernur juga sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada lagi kendaraan tambang yang melintas di jalan warga. Tapi sekarang tinggal bagaimana eksekusinya,” ujar Salehuddin, Kamis (26/6/2025).
Ia menilai, penanganan masalah ini memerlukan ketegasan dari Dinas Perhubungan (Dishub), aparat penegak hukum (APH), dan seluruh pihak terkait. Tanpa penegakan aturan yang jelas, truk-truk tambang akan terus melintas seakan tanpa hambatan.
“Kita berharap APH bisa bertindak tegas. Mungkin masih ada beberapa titik yang diizinkan untuk dilintasi sementara, tapi ke depannya harus ada penutupan total terhadap jalur tambang yang melalui jalan warga,” tutupnya. (ADV/DPRDKALTIM)
