SAMARINDA – Di tengah klaim pemerintah soal penurunan angka kemiskinan, ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, justru menyebut situasi sebenarnya jauh lebih mengkhawatirkan. Pengamat Ekonomi asal Kaltim ini menyatakan apabila memakai standar global yang lebih relevan, jumlah rakyat miskin di Indonesia bisa mencapai 63 persen bukan 8,47 persen seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Diketahui, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 adalah sebesar 8,47 persen, atau turun 0,10 persen dibandingkan Maret 2024 yang menyentuh angka 8,57 persen.
“Kalau pakai standar Bank Dunia yang terbaru, angka kemiskinan kita bisa tembus 63 persen. Bukan turun, tapi justru jauh lebih tinggi,” kata Purwadi saat ditemui di Samarinda Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, metode pengukuran yang digunakan BPS sudah usang dan menyesatkan.
BPS masih mengacu pada garis kemiskinan sebesar 1,9 dolar AS per hari, sementara Bank Dunia telah memperbaruinya menjadi 3,2 hingga 6 dolar AS per hari untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.
“Selisihnya bisa empat kali lipat. Kalau kamu pakai angka rendah, ya kelihatan miskinnya sedikit. Ini manipulatif,” tegasnya.
Berdasarkan data BPS per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur mencapai 199,71 ribu jiwa, turun 12,2 ribu jiwa dibandingkan enam bulan sebelumnya. Secara persentase, turun dari 5,51 persen menjadi 5,17 persen. Tren serupa terjadi secara nasional kemiskinan diklaim turun ke angka 8,47 persen.
Namun bagi Purwadi, angka-angka tersebut hanyalah ‘keberhasilan semu’ yang dibangun di atas fondasi statistik yang tidak merefleksikan kenyataan hidup rakyat kecil.
“BPS harus kembali jadi lembaga profesional, bukan alat propaganda. Jangan cuma analisa dari layar komputer. Turun ke lapangan, rasakan sendiri Rp20 ribu di Jakarta cukup buat apa,” katanya.
Purwadi mengkritik tidak konsistennya BPS yang sebelumnya menjanjikan akan merilis indikator kemiskinan baru pada Juli 2025. Namun hingga data resmi dirilis pada 25 Juli, indikator lama tetap digunakan.
“Awalnya dijanjikan awal Juli, lalu pertengahan, akhirnya keluar 25 Juli tetap pakai yang lama. Ini bukan cuma soal telat, tapi soal kredibilitas lembaga negara,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia bahkan menuding adanya intervensi politik di balik keengganan BPS mengubah standar pengukuran.
Menurutnya, penggunaan standar yang lebih tinggi akan merusak citra keberhasilan program pemerintah yang kerap dijadikan bahan kampanye.
Ironis lainnya, kata Purwadi, adalah klaim pemerintah yang menyebut Indonesia sudah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah. Namun anehnya, standar pengukuran kemiskinan yang digunakan justru ‘ketinggalan zaman’.
“Mengakunya negara menengah, tapi masih ukur kemiskinan kayak negara miskin. Ngaku makan keju, padahal yang dimakan singkong. Ini membohongi diri sendiri dan publik,” sindirnya tajam.
Purwadi menegaskan, data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang salah sasaran. Apabila kemiskinan dikerdilkan secara statistik, maka jutaan rakyat yang benar-benar miskin bisa tak tersentuh oleh bantuan sosial, subsidi, dan program pengentasan kemiskinan.
Ia menutup kritiknya dengan peringatan keras yakni kebijakan publik hanya akan efektif apabila dibangun di atas data yang jujur dan mencerminkan realitas lapangan.
“Kita ini sakit jantung stadium tujuh, tapi malah dikasih paracetamol. Bagaimana mau sembuh,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
