SAMARINDA – Aksi protes kembali terjadi di Kota Samarinda. Kali ini, giliran para pengemudi Ojek Online (Ojol) roda empat yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) turun ke jalan, menuntut kenaikan tarif dan keadilan dari pemerintah. Mereka berkumpul di depan kantor Grab Samarinda, Kamis (7/8/2025) untuk menyuarakan kekecewaan atas penurunan drastis tarif yang mereka terima.
Massa aksi dengan atribut kerja lengkap, memadati halaman kantor Grab di Jalan Wahid Hasyim 1, Sempaja Selatan, sejak pagi. Mereka menuntut pihak aplikator untuk mengembalikan tarif dasar pengantaran sebelumnya Rp18.800 kini menjadi hanya Rp12.400.
Menurut Koordinator Roda Empat AMKB, Yohanes Bergmans, penurunan ini sangat tidak masuk akal, apalagi dengan harga BBM yang tetap tinggi.
“Dari awalnya Rp18.800 sekarang itu kami terima Rp12.400. Sedangkan harga BBM Rp10.000. Logikanya enggak masuk, mas. Itu tarif setara motor, padahal kami bawa mobil. Masa mau disamakan dengan motor?,” ujar Yohanes.
Dia menambahkan penurunan tarif ini bukan hanya membebani para pengemudi, tetapi bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur mengenai tarif minimal transportasi Dalam Jaringan (Daring). Kondisi ini dinilai sebagai tidak adil sistemis yang dibiarkan begitu saja tanpa intervensi pemerintah.
Selain meminta Grab mengembalikan tarif ke angka yang layak, AMKB menyoroti sikap pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim dan Gubernur yang dianggap tidak netral. Mereka menuntut pemerintah bertindak sebagai ‘wasit’ yang adil, memastikan semua aplikator (Grab, Gojek, dan Maxim) mematuhi aturan yang sama.
“Pemerintah harus menjadi wasit yang netral. Jangan ada tebang pilih. Mau Grab, Gojek, Maxim, semua harus tunduk pada aturan yang sama,” tegas Yohanes.
AMKB menilai selama ini pemerintah terlalu lemah dalam menengahi perselisihan tarif antar platform. Menurut driver, regulasi sudah jelas, sehingga pengawasan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.
Para pengemudi memberikan ultimatum kepada Grab dan pemerintah. Apabila tuntutan pengemudi tidak dipenuhi dalam waktu dekat, pengemudi mengancam akan menggelar aksi demo yang lebih besar pada Senin mendatang. Aksi tersebut rencananya akan melibatkan perwakilan pengemudi dari Samarinda dan Balikpapan, serta akan berlokasi di kantor Gubernur.
“Kalau sampai Senin belum ada kejelasan dari Grab maupun pemerintah, kami akan demo besar-besaran di kantor Gubernur. Balikpapan dan Samarinda akan turun bersama. Kami serius,” tegas Yohanes.
Para pengemudi menolak sistem saling lempar tanggung jawab antar aplikator yang dianggap selalu mengorbankan kesejahteraan para pengemudi.
“AMKB menegaskan perjuangan mereka adalah demi keadilan dan kesejahteraan seluruh driver, tanpa memihak kepada aplikator mana pun,” pungkasnya.
Pewarta: Dimas
Editor: Yahya Yabo
