SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, memastikan pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk menarik seluruh beras oplosan yang terbukti tidak memenuhi standar kualitas dari pasaran.
Dirinya menegaskan penarikan beras tersebut akan dilakukan oleh Perum Bulog dan digantikan dengan stok beras yang aman untuk dikonsumsi.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Bulog. Semua beras yang terbukti oplosan akan ditarik dan sementara diganti dengan stok yang sesuai standar. Ini penting untuk menjaga ketersediaan beras di pasaran agar tidak terjadi kelangkaan dan memicu inflasi,” ujar Seno Aji kepada awak media, Kamis (7/8/2025).
Ia menyebut pasokan pengganti sebagian akan didatangkan dari petani lokal di Kutai Kartanegara hingga Penajam Paser Utara yang saat ini tengah memasuki musim panen raya.
Langkah ini tidak hanya menjaga pasokan beras, tetapi menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis produksi lokal.
“Ini saatnya kita bantu petani kita. Selain menjaga stabilitas harga dan pasokan, kita dorong juga kemandirian pangan daerah,” tegasnya.
Sebelumnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 17 merek beras premium yang beredar di Balikpapan dan Samarinda.
Hasilnya, hanya satu merek yakni Rumah Tulip yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020. Sementara 16 merek lainnya dinyatakan tidak sesuai standar dengan pelanggaran seperti kadar butir rusak terlalu tinggi, kandungan menir berlebih, hingga rendahnya kadar butir kepala.
Menanggapi temuan ini, DPPKUKM Kaltim akan memberikan surat peringatan kepada para distributor beras yang terindikasi oplosan, serta menjadwalkan pemanggilan guna membahas langkah-langkah korektif.
Pemerintah daerah bersama Bulog, Satgas Pangan, dan instansi terkait akan terus memantau distribusi beras dan memastikan semua pasokan yang beredar telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
“Kami tidak bisa membiarkan makanan pokok masyarakat beredar dalam kondisi tidak layak. Ini bukan hanya soal kualitas, tapi soal perlindungan konsumen,” kata Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
