TENGGARONG – Meski separuh wilayahnya masuk zona Ibu Kota Negara (IKN), Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kepala Desa (Kades) Sungai Payang, Arbaen, menyoroti kondisi ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Loa Kulu.
“Bayangkan, satu-satunya jembatan kayu yang tersisa di Kukar justru ada di desa kami yang 50 persen masuk wilayah IKN. Sementara, jembatan yang sudah bagus malah dibangun ulang,” kritik Arbaen, Rabu (23/7/2025).
Dirinya memprotes ketimpangan prioritas pembangunan infrastruktur yang belum menyentuh kebutuhan mendesak warga, seperti akses jalan utama menuju lima desa yang belum tersentuh perbaikan meski menjadi jalur vital mobilitas masyarakat.
“Jalan yang menjadi urat nadi kami justru tidak pernah disentuh. Sementara jalan yang sudah semenisasi malah diaspal ulang. Ini ironi,” lanjutnya.
Ia menegaskan pernyataan tersebut bukan semata keluhan tanpa dasar, melainkan bentuk tuntutan agar pembangunan dilakukan secara adil dan merata.
“Kami bukan sekadar datang bawa proposal. Kami datang bawa beban warga yang butuh perhatian nyata,” ujar Arbaen dengan nada tegas.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengakui masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah kecamatan, termasuk Loa Kulu. Ia menegaskan DPRD Kukar akan memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih merata.
“Kami mendorong pemerataan anggaran, minimal Rp50 miliar per kecamatan. Jalan rusak di Loa Kulu, termasuk Sungai Payang, harus segera diperbaiki,” ucapnya.
Ahmad Yani menyinggung sejumlah titik rawan longsor seperti di wilayah Margahayu dan Jonggon yang harus segera ditangani sebelum memakan korban.
“Jangan tunggu jatuh korban baru bergerak. Ini tanggung jawab kita bersama,” sebutnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
