SAMARINDA — Rapat pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diwarnai insiden walk out oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, Senin (14/7/2025) di Gedung E lantai 1.
Politisi Fraksi Golkar tersebut meninggalkan ruang rapat saat pembahasan tindak lanjut hasil reses DPRD Kaltim bersama Bappeda dan BPKAD Kaltim berlangsung.
“Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,” tegas Abdulloh kepada awak media usai keluar dari ruangan.
Ia menilai pembahasan kamus usulan pokir yang menjadi dasar penganggaran tidak sepenuhnya menyerap kebutuhan masyarakat. Revisi kamus pokir, menurutnya, hanya berkutat pada hal teknis tanpa menyentuh aspirasi inti warga.
“Ini cuma soal usulan kamus-kamus aja. Padahal tanpa itu pun bisa. Tapi kenapa justru aspirasi rakyat dibatasi? Pembatasan-pembatasan ini mematikan pokir,” ujarnya.
Abdulloh juga mengkritik pelaksanaan rapat-rapat sebelumnya yang dianggap hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil konkret, salah satunya rapat di Balikpapan yang dinilainya tidak memberi dampak signifikan pada penyusunan pokir.
Ia menegaskan, kamus usulan pokir seharusnya mampu menampung seluruh masukan yang didapat anggota DPRD saat reses. Menurutnya, proses yang berjalan saat ini telah melenceng dari semangat perencanaan pembangunan partisipatif.
“Kalau begini caranya, saya akan terus ngotot. Ini bukan soal pribadi, tapi soal memperjuangkan suara rakyat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
