TENGGARONG – Angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kutai Kartanegara (Kukar) memicu keprihatinan pemerintah daerah. Sejak Januari hingga Agustus 2025, Mall Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (MPPPA) Kukar mencatat 133 laporan yang harus ditangani.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menilai jumlah ini menjadi tanda peringatan serius bagi semua pihak. Terlebih, kasus terbaru yang mencuat adalah dugaan pelecehan seksual di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Tenggarong Seberangdengan korban yang masih di bawah umur.
“Ada 133 kasus yang dilaporkan ke MPPA sejak awal tahun sampai Agustus, artinya ini hal serius yang harus kita pantau,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).
Rendi menegaskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak boleh dibiarkan, apalagi melibatkan lembaga yang seharusnya menjadi tempat membentuk karakter dan akhlak generasi muda.
“Kita ingin semua lembaga pendidikan, termasuk Ponpes di Kukar, betul-betul bisa menciptakan generasi yang baik untuk Kukar. Itu cita-cita kita semua, melahirkan SDM yang baik dan berprestasi. Tapi kalau di dunia pendidikannya terjadi masalah seperti ini, harus kita tindak dengan jelas,” tegasnya.
Pemkab Kukar memastikan akan memantau proses penanganan kasus tersebut hingga tuntas. Pemerintah mendorong aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas bagi pelaku, demi menjamin rasa aman bagi korban serta menjaga marwah dunia pendidikan. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
