SAMARINDA – Gelombang aksi massa berlangsung di berbagai daerah sejak 25 Agustus lalu. Dari Jakarta, Bandung, Semarang hingga kota-kota besar di luar Jawa, seperti Pontianak, Medan. Mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat turun ke jalan menyuarakan protes atas tidak puasnya masyarakat bahkan hingga wacana membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Pemicunya bukan hanya satu, melainkan akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari janji-janji kampanye, sebagaimana yang disampaikan oleh Saipul Bahtiar, Pengamat Politik sekaligus Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul).
Dirinya menegaskan rangkaian aksi tersebut bukanlah peristiwa tiba-tiba, melainkan puncak dari perjalanan panjang kekecewaan masyarakat terhadap arah kebijakan negara.
“Ini akumulasi dari berbagai fenomena belakangan. Mulai dari kebijakan anggaran yang memangkas dana bagi hasil, kenaikan pajak yang membebani masyarakat, janji-janji kampanye yang tak kunjung terwujud, hingga gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang dianggap tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan rakyat,” ujar Saipul saat diwawancarai Media Kaltim Network via telepon WhatsApp, Jumat (29/08/2025).
Menurut Saipul, salah satu titik krusial kekecewaan publik adalah kebijakan anggaran pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah hingga 50 persen, termasuk dana bagi hasil (DBH) migas dan batu bara. Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang paling merasakan dampak pemotongan tersebut.
“Padahal itu hak daerah. Kekayaan migas, batu bara, hingga sawit yang dihasilkan Kaltim sudah seharusnya dinikmati rakyatnya. Tapi mekanisme keuangan negara membuat pusat lebih dominan. Ketika DBH dipotong, otomatis APBD terguncang, program Pemda terganggu, dan ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah pun merespons dengan menaikkan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membebani masyarakat kecil tanpa melihat kondisi penghasilan mereka.
“Akibatnya, rakyat justru terimpit. Pajak naik, harga kebutuhan dasar juga ikut meroket, sementara janji peningkatan kesejahteraan tidak terealisasi,” ujarnya.
Kondisi tersebut semakin kontras apabila dibandingkan dengan janji-janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Selama sepuluh bulan pemerintahan berjalan, tidak ada kenaikan gaji ASN, sementara PHK justru marak. Janji mengurangi pengangguran tidak tampak, bahkan bertolak belakang dengan realitas. Kontradiksi ini yang memicu kemarahan publik,” lanjutnya.
Lebih jauh, dirinya menyinggung kebijakan pendidikan yang tidak sesuai harapan. Anggaran besar justru terserap untuk program makan siang gratis, bukan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
“Kebijakan itu dikemas seolah pro rakyat, padahal jika dibongkar lebih dalam, orientasinya tidak menyentuh akar persoalan pendidikan,” jelasnya.
Selain masalah kebijakan, gaya hidup pejabat dan anggota DPR turut menyulut kemarahan rakyat. Kenaikan tunjangan DPR disebut-sebut sebagai mengaburkan fakta di tengah penderitaan rakyat.
“Itu disebut tunjangan agar tidak disebut gaji, padahal esensinya tetap kenaikan pendapatan. Di saat rakyat menjerit, wakil rakyat justru menikmati privilege,” tutur Saipul.
Selanjutnya dirinya mengkritisi komentar sejumlah pejabat yang dinilai arogan dan meremehkan aspirasi rakyat. Pernyataan pejabat yang menyarankan rakyat mencari kerja ke luar negeri, hingga sikap menantang terhadap aksi protes kenaikan PBB, menurutnya semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
“Pemerintah ini bukan milik pribadi atau sekelompok orang. Tugasnya menyelesaikan masalah rakyat, bukan menambah masalah apalagi memperolok penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Situasi kian memanas setelah aparat keamanan dinilai menggunakan pendekatan represif dalam mengamankan aksi. Peristiwa tewasnya seorang Ojek Online (Ojol), Affan Kurniawan (21) akibat dilindas kendaraan aparat menjadi titik balik yang memperburuk suasana.
“Kalau aparat justru menabrak manusia dengan kendaraan, itu sudah di luar batas naluri kemanusiaan. Hewan saja di jalan kita hindari, apalagi manusia. Polri harus evaluasi serius SOP pengamanan aksi. Tidak boleh lagi ada korban jiwa dalam demo,” tegas Saipul.
Menurutnya, aksi protes mestinya dihadapi dengan pendekatan humanis selama masih terkendali, bukan dengan kekerasan yang justru memperbesar gelombang perlawanan.
Saipul memperkirakan aksi di Kalimantan Timur akan semakin masif dalam beberapa hari ke depan. Konsolidasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sudah berlangsung bahkan direncanakan aksi besar pada Senin mendatang.
“Rakyat merasa tanggung jawab bukan hanya di pusat, tapi di daerah. Sayangnya, Pemprov, DPRD, hingga kepala daerah di Kaltim terlihat santai saja menghadapi pemotongan DBH. Mereka seolah cari aman dan pasrah, padahal rakyat menunggu sikap konkret,” jelasnya.
Di akhir Saipul menegaskan gelombang aksi ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah dan partai politik. “Pemerintah harus introspeksi. Jangan semua kebijakan yang salah dilimpahkan ke rakyat. Kalau situasi ini tidak segera diperbaiki, gelombang aksi akan makin besar dan bisa berujung pada krisis legitimasi,” pungkasnya.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
