SAMARINDA — Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyinggung maraknya praktik korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menuai tanggapan dari DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, membantah jika BUMD di Kaltim saat ini terindikasi korupsi. Menurutnya, temuan yang disebutkan Presiden merujuk pada periode sebelumnya, bukan kondisi terkini.
“Kalau saya melihat yang sekarang, tidak ada indikasi korupsi. Pemeriksaan itu kan untuk tahun-tahun sebelumnya. Harus digarisbawahi, yang sekarang ini berbeda,” tegas politisi PAN tersebut, Jumat (15/8/2025).
Sigit menilai, saat ini BUMD Kaltim tengah dalam masa transisi, termasuk proses penyeleksian dan perbaikan tata kelola. Ia menambahkan, kinerja BUMD justru mulai menunjukkan perkembangan positif meski tantangan pengelolaan tidaklah mudah.
“Belakangan perkembangannya cukup luar biasa. Memang improvisasi tidak semudah yang dibayangkan, tapi arahnya menuju perbaikan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebut Kaltim belum sepenuhnya mampu mengelola BUMD secara mandiri. Sejumlah kerja sama dengan pihak swasta maupun pihak ketiga masih diperlukan. Namun, ia menekankan dorongan kemandirian BUMD menjadi prioritas agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar.
Harapan itu semakin penting, mengingat pemerintah pusat telah memangkas transfer anggaran ke daerah lebih dari Rp200 triliun.
“Sementara ini saya melihat ada perbaikan-perbaikan. Kalau tahun sebelumnya mungkin masih banyak masalah, tapi sekarang pengawasan lebih ketat dan kami terus mengawal,” pungkasnya. (ADV)
