SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menggenjot pendapatan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dinilai penting di tengah isu efisiensi yang diperkirakan bakal mencapai 75 persen pada tahun depan, setelah tahun ini tercatat sebesar 50 persen.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Kita efisiensi tahun ini sebesar 50 persen, tahun depan bisa 75 persen. Ada beberapa daerah yang kemungkinan tidak bisa menggaji biaya modal tetapnya, biaya Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya. Nah ini juga persoalan nanti,” ujarnya kepada awak media, Selasa (19/8/2025).
Meski BUMD menjadi salah satu sumber pendapatan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai optimalisasi pendapatan tidak bisa hanya bertumpu pada perusahaan daerah. Menurutnya, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan asli daerah (PAD) juga perlu digenjot.
“Seharusnya bukan perusahaan umum daerah yang perlu difokuskan, tapi hampir semuanya OPD, dinas-dinas yang menghasilkan sektor pendapatan asli itu yang perlu kita tingkatkan,” jelasnya, Senin (25/8/2025).
Ia menegaskan, peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi vital sebagai “leading sector” untuk mendorong pendapatan daerah, terutama melalui sektor perpajakan.
Sejumlah pajak potensial disebut Sabaruddin perlu dimaksimalkan, seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, pajak kendaraan bermotor, hingga pajak perusahaan non-daerah. Potensi ini dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan Kaltim.
“Kalau hanya mengandalkan perusahaan umum daerah saja, ketika itu tidak maksimal apakah OPD yang lain kita abaikan? Tentunya kan enggak begitu juga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sabaruddin menyebutkan dinas-dinas yang dapat dimaksimalkan antara lain:
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk sektor pertambangan,
Dinas Kehutanan yang mengatur retribusi dan usaha kehutanan berkelanjutan,
Dinas Pariwisata yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan peluang besar seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN),
serta Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan lainnya.
Dengan sinergi yang tepat, DPRD Kaltim berharap optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada BUMD, tetapi juga pada peran aktif OPD penghasil PAD untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim.
(Adv/DPRD Kaltim)
