SAMARINDA – Ribuan mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (1/9/2025). Aksi ini membawa 11 tuntutan yang menyuarakan keresahan masyarakat dan mahasiswa.
Massa memulai aksi dari titik kumpul di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center, Jalan Cendana, Samarinda, pukul 13.00 Wita. Mereka kemudian long march menuju Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar sambil membawa poster, spanduk, dan meneriakkan yel-yel perjuangan. Massa terus bertambah hingga memenuhi ruas jalan di sekitar kawasan DPRD.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Wakil Ketua Ekti Imanuel dan sejumlah anggota dewan menerima langsung aspirasi mahasiswa. Pukul 14.00 Wita, Hasanuddin bahkan turun ke kerumunan massa, menaiki truk orasi, dan berbicara melalui pengeras suara di hadapan ribuan peserta aksi.
“Tenang rekan-rekan semua, di daerah kita sama-sama memperjuangkan masyarakat dan mahasiswa. Wakil rakyat siap memperjuangkan permintaan masyarakat dan tuntutan mahasiswa. Ini bukan omong kosong, tapi bukti nyata,” tegas Hasanuddin disambut sorak sorai peserta aksi.
11 tuntutan Aliansi Mahakam:
Tolak RUU KUHAP
Hapus tunjangan mewah DPR
Sahkan RUU Perampasan Aset
Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Sahkan RUU Masyarakat Adat
Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen
Tingkatkan pendidikan di daerah 3T
Tolak pemutihan dosa pemerintah
Cabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat
Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat dan ciptakan kebijakan pro-rakyat
Hentikan oligarki politik, demokrasi palsu, kejahatan ekologis, dan praktik pertambangan yang merusak lingkungan
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan bahwa seluruh anggota dewan hadir untuk mendukung mahasiswa.
“Intinya kita sepakat dan setuju atas seluruh tuntutan aliansi Mahakam tadi. Baik itu terkait penghapusan tunjangan DPR, soal perampasan aset, dan isu lainnya. Kami berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkannya,” ujarnya.
Meski demikian, Husni menekankan bahwa sebagian besar isu yang diangkat mahasiswa bersifat nasional sehingga keputusan final tetap berada di pemerintah pusat.
“Untuk itu kami bersepakat untuk mengawal bersama. Kalau ada isu lain, mari kita duduk bersama membicarakannya. Alhamdulillah, sampai saat ini aksi berlangsung damai, aman, dan terkendali. Kami himbau mahasiswa jangan sampai terprovokasi pihak yang ingin menunggangi aksi ini,” tambahnya.
Husni juga mengapresiasi kekompakan mahasiswa. Menurutnya, aksi tersebut menjadi pengingat bagi wakil rakyat untuk terus berempati pada kondisi masyarakat.
“Kami menyadari bahwa anggota DPR harus punya rasa empati. Jangan sampai muncul kesan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Kami harus introspeksi diri, berjuang untuk memenuhi amanat rakyat,” ungkapnya.
Hingga pukul 16.00 Wita, massa aksi masih berkumpul di depan Kantor DPRD Kaltim dan aksi berlangsung damai tanpa gesekan. Legislator dapil Kutai Kartanegara juga menegaskan tuntutan mahasiswa sejalan dengan keresahan masyarakat, khususnya terkait kesulitan ekonomi.
“Keputusan presiden untuk menganulir kenaikan tunjangan sudah tepat, dan kami mendukung hal itu. Kita harus mengerti penderitaan masyarakat. Paling tidak, tunjangan itu bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Kaltim)
