JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengerahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Prabowo, nilai keseluruhan aset negara yang dikelola BUMN bila dihitung mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar AS atau setara Rp16.679 triliun.
“Ternyata kaget banyak di antara kita tidak menduga kalau kita kumpuli semua aset negara nilainya lebih dari 1.000 miliar dolar (AS),” ujarnya dalam Penutupan Musyawarah Nasional VI PKS, Senin (29/9/2025).
Namun, kepala negara mengkritik masih banyak birokrat dan pejabat yang sengaja menyembunyikan aset tersebut, bahkan tetap mengambil keuntungan pribadi walau perusahaan BUMN merugi.
“Tinggal manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang, nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyangnya,” kata Prabowo.
“Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek banget itu. Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk ngejar-ngejar itu. Bagaimana saudara, perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam,” tambah Prabowo.
Prabowo menyatakan memberi waktu dua hingga tiga tahun kepada BUMN untuk melakukan pembersihan internal, dengan target pendapatan negara meningkat signifikan dari sektor tersebut.
“Kita kasih kesempatan BUMN dalam dua sampai tiga tahun kita bersihkan,” ujar Prabowo, menegaskan perlunya perbaikan agar keuntungan negara bisa maksimal.
Ia memproyeksikan keuntungan BUMN seharusnya mencapai 10 persen dari nilai aset. Bila aset senilai 1.000 miliar dolar, keuntungan negara semestinya 100 miliar dolar per tahun.
“Kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya itu, yang wajarnya itu 10 persen dari aset. Kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat 10 persen. Jadi dari 1.000 miliar dolar harusnya negara kita dapat 100 miliar dolar tiap tahun,” katanya.
Dengan perhitungan itu, keuntungan negara bisa mencapai Rp1.600 triliun per tahun. Apabila target 10 persen sulit minimal lima persen harus tercapai.
“Kalau dari 10 persen (tidak bisa), oke deh 5 persen. Harusnya 50 miliar dolar ‘kan, berarti Rp800 triliun, enggak defisit kita,” kata Prabowo.
Sebagai bentuk kelonggaran, Presiden masih memberi toleransi angka tiga persen apabila lima persen pun tidak dapat dicapai, namun tetap dalam batas waktu tiga tahun.
“Enggak juga 5 persen, ya udah deh 3 persen, enggak juga. Tapi kita kasih target mereka ini dalam tiga tahun kita tunggu, kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan,” pungkasnya.
Pewarta: Fajri
Editor: Yahya Yabo
