SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menegaskan pentingnya menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan visi dan arah pembangunan antara legislatif dan eksekutif.
Hal tersebut disampaikan Hasanuddin saat menghadiri Musrenbang yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, serta Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman.
Menurut Hasanuddin, Musrenbang tahun ini tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan titik awal untuk membangun sinergi menuju Kaltim Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas.
“Atmosfer positif yang terbangun antara eksekutif dan legislatif harus dijaga. Ini kunci kelancaran pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, juga mendorong agar program pendukung kelembagaan legislatif dapat masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat peran DPRD dalam mengawal serta mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah.
Salah satu usulan yang dikemukakan Hasan adalah penyusunan “kamus usulan aspirasi”, yaitu dokumen yang berfungsi memastikan hasil reses anggota dewan dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan program di perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
“Aspirasi masyarakat itu bahan bakar pembangunan. Jangan hanya diserap, tapi harus masuk ke dalam sistem perencanaan resmi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar penguatan mekanisme perencanaan tahunan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Dengan regulasi tersebut, diharapkan proses penginputan dan verifikasi program dapat berjalan lebih efektif tanpa kendala administratif.
Hasanuddin menekankan lima poin penting yang menjadi fokus DPRD Kaltim dalam Musrenbang kali ini, yakni:
Memperkuat sinergi antar-lembaga,
Memasukkan program dewan ke dalam prioritas RPJMD,
Memastikan keterlibatan aktif perangkat daerah,
Memperluas ruang partisipasi publik, dan
Memperkuat sistem perencanaan digital daerah.
“Musrenbang tidak boleh hanya jadi ajang formalitas. Ini tentang bagaimana suara rakyat benar-benar masuk ke dalam rencana kerja pemerintah,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Kaltim)
