SAMARINDA – Rencana penutupan sementara alur pelayaran Sungai Mahakam akibat insiden tabrakan ponton terhadap tiang Jembatan Mahakam I mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap distribusi batu bara nasional, aktivitas ekspor energi, hingga penerimaan negara.
“Mahakam adalah jalur strategis. Menutupnya berarti menghambat jalur vital batu bara dari pedalaman menuju pelabuhan ekspor. Dampaknya langsung ke ekonomi negara,” ujar Reza dalam pernyataan tertulis, Rabu (5/5/2025).
Menurut Reza, gangguan distribusi batu bara dapat menimbulkan berbagai konsekuensi lanjutan seperti penumpukan material di area tambang, meningkatnya risiko kebakaran, hingga menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi.
Selain itu, ribuan pekerja di sektor pelayaran, tambang, dan logistik juga berpotensi terdampak secara ekonomi.
“Kalau distribusi terhambat, pendapatan negara jelas ikut tertekan. Ini bukan soal lokal, tapi menyentuh kepentingan fiskal nasional,” jelas legislator asal Dapil Kutai Kartanegara itu.
Ia menegaskan, keputusan untuk menutup alur pelayaran tidak boleh diambil secara sepihak ataupun tergesa-gesa. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara aspek keselamatan dengan kepentingan ekonomi nasional.
“Setiap keputusan harus berbasis kajian komprehensif. Jangan sampai solusi jangka pendek justru memunculkan masalah yang lebih besar,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Kaltim juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai dalam insiden tabrakan kapal ponton tersebut.
“Cabut izinnya, sita kapalnya. Ini tanggung jawab operator. Masyarakat tak boleh jadi korban akibat kelalaian mereka,” pungkas Reza.
(ADV/DPRD Kaltim)
