SAMARINDA – Pembangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama di wilayah pelosok. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan pendidikan berbasis spasial, bukan sekadar mengikuti pertumbuhan penduduk.
Menurut Sarkowi, akses terhadap pendidikan dasar di Kukar masih timpang, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang tinggal jauh dari pusat kecamatan. Setiap tahun, banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan fasilitas dan daya tampung.
“Ini bukan soal kurangnya sekolah semata, tapi soal keadilan akses. Ada anak-anak yang harus menunggu setahun karena sekolah terlalu jauh atau tidak diterima di negeri,” kata Sarkowi, (2/8/2025).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, persebaran desa di Kukar yang luas dan terpencar menuntut pendekatan pembangunan yang tidak seragam. Ia menilai pemetaan wilayah pendidikan menjadi kunci untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan sekolah baru.
“Kalau pembangunan sekolah hanya melihat jumlah penduduk, kita akan terus tertinggal di wilayah-wilayah terisolasi. Harus ada peta spasial kebutuhan pendidikan,” ujarnya.
Sarkowi mencontohkan rencana pembangunan sekolah dasar di kawasan Loa Tebu sebagai pendekatan ideal karena dapat melayani beberapa desa di sekitarnya. Namun, ia juga menyoroti persoalan klasik seperti pembebasan lahan yang sering kali menghambat realisasi pembangunan.
“Masalah lahan ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Provinsi, kabupaten, dan masyarakat harus duduk bersama. Kalau perlu, ada gerakan hibah lahan untuk pendidikan,” tambahnya.
Ia mengingatkan, keterlambatan pembangunan sekolah tidak hanya berdampak pada sarana fisik, tetapi juga menimbulkan efek sosial serius. Banyak anak dari keluarga prasejahtera akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya sekolah swasta yang tinggi.
“Pendidikan itu hak dasar. Jangan sampai anak-anak dari pedalaman kehilangan masa depannya hanya karena jarak dan tanah,” tegas legislator asal daerah pemilihan Kukar ini.
Sarkowi mendesak agar pemerintah segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah terpadu, guna memastikan setiap anak di Kukar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan merata.
