SAMARINDA — Penunjukan jajaran direksi baru di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sebagai langkah segar dalam upaya memperkuat tata kelola dan kinerja bisnis daerah.
Namun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan bahwa rotasi kepemimpinan tidak otomatis menjamin keberhasilan apabila tidak disertai dengan akuntabilitas dan komitmen kerja yang kuat.
Menurut Ananda, setiap direksi terpilih harus memiliki rencana strategis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun legislatif. Ia bahkan mendorong adanya perjanjian kinerja formal sebagai dasar evaluasi berkala terhadap pencapaian dan tanggung jawab masing-masing BUMD.
“Jabatan direksi bukan sekadar posisi strategis, tapi komitmen kerja nyata. Kalau tidak bisa menunjukkan hasil, harus siap diganti,” tegas Ananda, Jumat (25/7/2025).
Ananda juga menyoroti masih rendahnya kontribusi sebagian BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, perusahaan daerah seharusnya tidak terus bergantung pada suntikan modal dari APBD, melainkan mampu menjadi sumber pendapatan baru yang sehat dan mandiri.
“Kita tidak butuh BUMD yang hanya jadi beban fiskal. Harus ada target yang realistis tapi ambisius,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ke depan, DPRD Kaltim akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan para direksi baru untuk memastikan kesesuaian antara visi-misi perusahaan dan arah pembangunan ekonomi daerah. Ananda memastikan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif demi menjamin efektivitas dan keberlanjutan peran BUMD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim.
