SAMARINDA — Ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Salah satu penyebab utamanya dinilai berasal dari sistem pendidikan nasional yang belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan keprihatinannya terhadap pendekatan pendidikan yang masih terlalu berorientasi pada pusat. Menurutnya, kebijakan yang bersifat sentralistik membuat banyak wilayah pinggiran dan pesisir di Kaltim tertinggal dalam pembangunan SDM.
“Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Tapi pendidikan kita masih dibuat seragam dari pusat, seakan-akan semua wilayah punya kondisi yang sama,” ujar politikus Fraksi PKS itu, Selasa (22/7/2025).
Agusriansyah menilai, sudah saatnya arah pembangunan pendidikan di Kaltim dirombak agar lebih kontekstual dan berbasis karakteristik daerah. Kurikulum, katanya, perlu disesuaikan tidak hanya dengan standar nasional, tetapi juga dengan nilai-nilai lokal, kebutuhan dunia kerja, serta potensi ekonomi daerah.
“Ini bukan cuma soal budaya, tetapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai modal utama membangun SDM yang kompeten dan siap pakai,” tambahnya.
Ia juga menyoroti dominasi kebijakan pusat dalam menentukan arah pendidikan nasional, yang membuat masyarakat daerah hanya menjadi pelaksana tanpa ruang berkreasi sesuai kebutuhan wilayahnya.
Menurut Agusriansyah, pembangunan SDM unggul di Kaltim membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal. Pendekatan kolaboratif ini, lanjutnya, akan menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pendidikan yang kontekstual akan mencetak lulusan yang bukan hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki kepekaan terhadap tantangan dan potensi di sekitarnya. Inilah yang akan memperkuat jati diri sekaligus daya saing daerah,” pungkasnya.
Lebih jauh, Agusriansyah menegaskan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pemerataan pembangunan antarwilayah di Kaltim.
