TENGGARONG – Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kutai Kartanegara (Kukar) bukan sekadar upaya memastikan anak-anak sekolah mendapat asupan gizi seimbang. Di tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, program ini menjelma menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, saat mendampingi Anggota DPD RI Kaltim, Aji Mirni Mawarni, meninjau sejumlah dapur MBG dan sekolah penerima manfaat di Tenggarong, Selasa (14/10/2025).
Sunggono menjelaskan Pemkab Kukar menyiapkan strategi terpadu agar pelaksanaan MBG berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh kecamatan. Hingga kini, sepuluh dapur MBG sudah beroperasi penuh, sementara empat hingga enam dapur tambahan masih dalam proses persetujuan.
“Di Kukar saat ini sudah ada sepuluh dapur MBG yang beroperasi, dan empat hingga enam dapur tambahan masih dalam proses persetujuan. Kami ingin memastikan pelaksanaannya terkoordinasi secara masif dan struktural,” jelasnya.
Selain memperluas jangkauan dapur, Pemkab Kukar juga memperkuat sistem pengawasan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG hingga tingkat kecamatan. Satgas ini bertugas menjaga mutu bahan pangan, kelancaran distribusi, serta memastikan seluruh proses pengolahan makanan sesuai standar higienitas.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari aspek gizi anak, melainkan juga dari efek domino ekonomi yang dihasilkannya. Pemkab Kukar mengintegrasikan MBG dengan sistem rantai pasok lokal yang melibatkan Koperasi Merah Putih dan Sentra Produksi Pangan Gotong Royong (SPPG) di berbagai kecamatan.
“Kami terus menjalin kerja sama dengan koperasi dan kelompok SPPG di kecamatan agar pasokan bahan pangan untuk dapur MBG tetap terjamin dan berkelanjutan,” kata Sunggono.
Dengan pola tersebut, bahan pangan seperti sayur, telur, beras, dan ikan tidak lagi didatangkan dari luar daerah, melainkan dibeli langsung dari petani dan nelayan Kukar. Setiap transaksi yang terjadi di dalam program MBG turut menggerakkan ekonomi sirkular desa, menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya tahan komunitas lokal.
Menurut Sunggono, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari visi Kukar Idaman Terbaik, yakni membangun daerah dari akar rumput dengan prinsip kemandirian pangan.
“Kami ingin memastikan program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan antara petani, koperasi, dan pengelola MBG,” ujarnya.
Lebih jauh, Sunggono menekankan pentingnya posisi strategis Kukar sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur, yang menyumbang hampir 40 persen kebutuhan pangan provinsi.
“Kukar menyumbang sekitar 40 persen kebutuhan pangan Kaltim. Dengan potensi ini, daerah kami memiliki kemampuan besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang digalakkan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga legislatif seperti DPD RI. Bagi Kukar, MBG bukan sekadar proyek sosial, melainkan model pembangunan inklusif yang menyatukan gizi, ekonomi, dan kemandirian desa dalam satu sistem keberlanjutan.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya anak yang menerima manfaat, tetapi juga dari kemandirian pangan lokal dan penguatan ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
