SAMARINDA – Pada Mei 2025, Kota Balikpapan dihadapkan satu fenomena unik, di mana kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat warga resah. Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak terelakkan. Membawa anggapan di tengah publik ‘kota minyak langka minyak’. Usut punya usut, ternyata pihak Pertamina menyatakan permintaan maaf mereka atas keterlambatan distribusi.
Beralih dari minyak, Pada Mei 2025, rasio elektrifikasi secara keseluruhan di Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 95 persen. Angka itu menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik, namun menyisakan sekitar 5 persen yang belum terjangkau. Padahal Kaltim merupakan provinsi penghasil batu bara terbesar bahkan mengalahkan Sumatera Selatan. Batu bara sendiri memang menjadi salah satu penyuplai listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Kaltim merupakan provinsi dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia mencapai lebih dari 10,95 miliar ton cadangan terverifikasi. Pada 2022, sumber daya batu bara Kaltim yang terverifikasi Kementerian ESDM mencapai 36,922 miliar ton.
Angka tersebut tentu luar biasa, namun sebaliknya pada 2024, Indonesia mengekspor sekitar 555 juta ton batu bara. Angka itu sesuai dengan pernyataan sekitar 70 persen produksi diekspor. Sehingga dengan demikian proyeksi batu bara dalam negeri sebagai penghasil lebih banyak disodorkan kepada negeri luar.
Sebaliknya negara-negara di Eropa, mulai mengurangi pembelian batu-bara, termasuk China sebagai negara pembeli terbesar bagi Indonesia. Negara-negara tersebut mulai condong memanfaatkan energi terbarukan. Berinvestasi kepada energi baru sebagai upaya mengurangi dampak iklim atas penggunaan energi fosil yang selama puluhan tahun telah diproduksi.
Indonesia tentu tidak ingin ketinggalan untuk memfokuskan diri kepada transisi energi. Dikutip dari Mongabay.co.id, pidato yang diutarakan Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua delegasi Indonesia di KTT Iklim pada tahun lalu, ditegaskan pemerintahan Prabowo akan fokus mengembangkan energi terbarukan skala besar yang bersumber dari energi angin, surya, tenaga air, panas bumi, dan nuklir.
Dilema terjadi, dibalik dorongan atas peralihan energi atau transisi energi, dari energi fosil ke energi yang lebih hijau.rupanya itu tetap mengawang-ngawang.
“Arah kebijakan energi nasional jelas, transisi menuju energi bersih harus pro rakyat. Melalui subsidi PLTS, perizinan biometana dan sinergi dengan pelaku lokal, pemerintah memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan tumbuh bersama,” tegas Kementerian ESDM baru-baru ini.
Selanjutnya mengharapkan dalam proses transformasi itu, akan banyak melibatkan peran-peran masyarakat atau publik. Sinergi berupa dukungan itu diharapkan mampu mewujudkan asta cita rezim Prabowo-Gibran.
Masih dikutip dari Mongabay.co.id, dijelaskan Prabowo memberikan arah kebijakan energi dalam lima tahun ke depan yang akan fokus pada swasembada energi. Celakanya swasembada energi dari Prabowo masih bertumpu pada batu bara.
Sehingga apabila ditilik kembali, Indonesia sendiri tidak ingin lepas dari dunia pertambangan. Terbaru tambang pasir silika kian cukup masif. Batu bara akan tetap menjadi primadona di balik pengusahaan untuk beralih dari energi fosil.
Dari data Analisis Auriga Nusantara pada 2022, lubang tambang di Kaltim setidaknya berjumlah 44.736. Dengan PT Kaltim Prima Coal sebanyak 43.557 titik lubang. Jumlah tersebut bisa saja bertambah, apabila menilik potensi cadangan batu bara sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yaitu sekitar 36 miliar ton.
Ketergantungan pada batu bara saja tampaknya sulit untuk dialihkan begitu saja. Ditambah dengan target percepatan kendaraan listrik target 2 juta unit EV pada 2030. Sementara listriknya sendiri masih bersumber dari batu bara.
Dari peralihan energi, pemerintah mendorong kepada kedaulatan energi. Apakah itu? yakni kemampuan suatu negara untuk mengelola, mengontrol, dan mengawasi sumber daya energinya secara mandiri tanpa campur tangan pihak asing. Ditambah melibatkan partisipasi masyarakat dan pemuda untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang isu energi agar dapat mengawasi secara luas.
Kedaulatan energi mendorong produksi hingga distribusi.tentu pemanfaatan sumber energi demi kepentingan masyarakat. Kehadiran negara sangat berpengaruh kepada pemanfaatan tersebut. Sayangnya, Indonesia masih bergantung pada impor BBM, setidaknya 65 persen konsumsi BBM adalah impor.
Indonesia masih memiliki keterbatasan terhadap fasilitas, contohnya berupa kilang minyak. Itu menunjukkan tantangan menuju kedaulatan energi, tanpa adanya campur tangan asing belum sepenuhnya dapat dilakukan. Dilain kasus, Kaltim sebagai salah satu penghasil CPO dari sawit rupanya masih pula bergantung pada pihak tertentu untuk memproduksinya.
Baik dari segi transisi bahkan ke ranah kedaulatan energi, Indonesia masih menata jalan menuju ke arah energi hijau maupun kemandirian energi. Walaupun Presiden Prabowo sempat menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada 2056 lebih cepat dari target 2060, ketergantungan terhadap batu bara tidak terelakkan. Begitu bagi Kaltim yang saat ini sumber pendapatan terbesarnya merupakan dari Sumber Daya Alam (SDA) yaitu batu bara.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
