Ribuan Guru Honorer Madrasah Demo di Monas, Desak Presiden Prabowo Angkat Jadi PPPK

JAKARTA – Ribuan guru honorer madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025), menuntut kejelasan status pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aksi besar itu menjadi puncak perjuangan panjang para pendidik madrasah yang selama bertahun-tahun memperjuangkan hak dan pengakuan atas dedikasi mereka di dunia pendidikan berbasis keagamaan.

Menurut Hadi Sutikno, perwakilan Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), aksi tersebut digelar oleh empat organisasi besar yang sejak awal konsisten mengawal aspirasi para guru madrasah.

“Ini bukan aksi instan. Kami sudah melalui proses panjang, berkali-kali audiensi dengan DPR, Kemenag, BKN, KSP hingga Inspektorat Jenderal. Hari ini puncak audiensi akbar dengan Presiden,” ujar Hadi.

Ia menjelaskan tuntutan utama peserta aksi adalah agar Presiden Prabowo Subianto memberikan keputusan politik yang memastikan para guru madrasah swasta dapat segera diangkat menjadi PPPK tanpa diskriminasi usia.

“Banyak dari kami berusia di atas 35 tahun bahkan ada yang hampir pensiun. Harapan kami satu yaitu Presiden memberi keputusan agar kami bisa diangkat menjadi PPPK,” tegasnya.

Selain itu, para guru meminta agar penempatan kerja bagi PPPK nantinya dilakukan di daerah asal masing-masing agar mereka dapat terus mengabdi di lingkungan tempatnya bertugas selama ini.

“Kami tidak ingin dipindahkan ke wilayah lain karena sudah lama mengabdi di sekolah-sekolah daerah. Kami hanya ingin keadilan dan kesempatan yang setara,” ungkap Hadi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, lebih dari 20 ribu peserta hadir dalam aksi tersebut dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan bagi guru madrasah.

Mereka meneriakkan yel-yel perjuangan di bawah teriknya matahari, namun tetap menjaga ketertiban dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian di sekitar area Monas.

“Guru madrasah selama ini menjadi ujung tombak pendidikan keagamaan, tapi nasibnya belum juga jelas. Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin diakui,” ungkap Hadi.

Para peserta aksi bertekad akan terus mengawal hasil pertemuan dengan pihak Istana. Mereka berharap keputusan yang berpihak kepada para guru madrasah segera diumumkan sebagai bentuk keadilan sosial di dunia pendidikan.

Pewarta: Fajri
Editor: Yahya Yabo

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

CATATAN AGUS SUSANTO

INFO GRAFIS

OPINI