TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kini menyiapkan arah baru pembangunan desa berbasis kemandirian pangan. Melalui pembentukan Koperasi Merah Putih, pemerintah daerah ingin memastikan desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi produsen utama pangan lokal yang menopang ketahanan pangan Kukar.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Pengurus Koperasi se-Kukar, Jumat (24/10/2025).
Ia menyebut, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif nasional yang kini mulai diterapkan di Kukar sebagai wadah kolaborasi ekonomi rakyat. Program ini bertujuan memperkuat rantai pasok pangan desa sekaligus memperluas akses usaha bagi masyarakat.
“Kegiatan ini adalah bagian dari persiapan pembentukan Koperasi Merah Putih. Sumbernya dari Kemendagri, dan menjadi target kinerja pemerintah pusat yang juga kita dukung di daerah,” ujar Sunggono.
Bimtek yang diikuti ratusan kepala desa, pengurus koperasi, dan BPD ini dibagi dalam tiga gelombang pelatihan. Fokusnya bukan sekadar administratif, tetapi membangun pemahaman kolektif tentang koperasi sebagai alat kedaulatan ekonomi desa.
“Kita harapkan seluruh peserta punya kesamaan persepsi dan paham strategi mengembangkan koperasi berbasis potensi lokal,” tambahnya.
Sunggono menegaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih harus terkoneksi langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah pusat. Ia menyebut program ini membuka ruang ekonomi baru bagi desa melalui penyediaan bahan pangan lokal.
“MBG ini bukan hanya soal bantuan makanan bergizi. Di baliknya ada peluang ekonomi besar yang bisa dikelola oleh masyarakat desa,” jelasnya.
Ia mencontohkan, koperasi desa dapat berperan sebagai penyuplai bahan baku seperti beras, telur, ikan, sayur, dan olahan pangan untuk kebutuhan MBG. Dengan cara itu, program nasional juga sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.
Namun, Sunggono mengingatkan agar desa tidak hanya berproduksi seperti biasa, tetapi mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan lokal agar kebutuhan masyarakat serta program MBG dapat terpenuhi tanpa mengganggu stok daerah.
“Jangan sampai program nasional justru menggerus ketahanan pangan kita. Kuncinya ada di produktivitas dan manajemen koperasi yang kuat,” tegasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
