SAMARINDA – Pengamat Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Mulawarman, Warsilan, mengingatkan perawatan Sungai Mahakam seharusnya menjadi agenda tahunan yang wajib dilakukan pemerintah.
Menurutnya kelalaian dalam menjaga sungai utama Kalimantan Timur itu telah berdampak pada melambatnya ekonomi, ekologi, dan transportasi Samarinda.
“Kalau muara dan badan Sungai Mahakam tidak dirawat secara rutin, kapal besar akan kesulitan masuk, sedimentasi meningkat dan arus ekonomi ikut tersendat,” ujarnya.
Warsilan mengisahkan pada masa kejayaan industri kayu sekitar tahun 1990-an, aktivitas di Sungai Mahakam sangat padat. Kapal tongkang dan ponton silih berganti melintas membawa kayu log dari hulu ke hilir. Namun, sejak kebijakan pelarangan ekspor kayu diberlakukan aktivitas kapal berangsur menurun.
“Sekarang memang masih ada kontainer, tapi kapal besar sulit masuk karena muara makin dangkal. Padahal dulu Sungai Mahakam menjadi jalur vital yang menghubungkan Samarinda dengan Kukar, Kubar, hingga Mahulu,” tambahnya.
Ia menegaskan perawatan muara dan jalur air semestinya dilakukan setiap tahun. Namun perubahan kebijakan kewenangan membuat hal itu kini terbengkalai.
“Dulu pemerintah provinsi punya program seperti yang bisa membantu subsidi perawatan. Sekarang kewenangan terbatas, hanya bisa melobi Kementerian Perhubungan dan belum tentu direspons cepat,” jelasnya.
Menurut Warsilan, kelalaian itu tidak hanya berdampak pada transportasi, tetapi memperparah risiko banjir di Samarinda.
Sedimentasi yang dibiarkan menumpuk di muara membuat debit air dari hulu terhambat mengalir.
“Kalau muara tersumbat, air dari atas dari Kubar, Kukar, hingga Samarinda tidak punya ruang mengalir keluar. Ditambah pasang laut, banjir pun tidak terhindarkan,” terangnya.
Ia menambahkan Sungai Mahakam bukan sekadar jalur air, melainkan bagian dari sistem kehidupan wilayah Kalimantan Timur.
“Kita bicara Mahakam bukan hanya soal banjir, tapi soal konektivitas regional, transportasi logistik, dan warisan ekonomi masyarakat sungai,” katanya.
Warsilan menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi. Gubernur menekankan revitalisasi DAS Mahakam, sementara Pemkot Samarinda lebih fokus pada genangan di perkotaan.
“Keduanya penting, tapi seharusnya jalan bersama. Kalau hanya separuh yang ditangani, dampaknya tidak akan signifikan,” ucapnya.
Ia menutup dengan seruan agar pemerintah tidak lagi menunda perawatan Sungai Mahakam.
“Mahakam itu denyut nadi Kalimantan Timur. Dulu dia menghidupi industri kayu, sekarang mestinya bisa menopang ekonomi hijau. Tapi tanpa perawatan tahunan yang terencana, kita justru sedang membiarkan sungai itu mati perlahan,” pungkas Warsilan.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
