BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di seluruh kampung tidak akan tercapai tanpa adanya perencanaan yang berkesinambungan dan evaluasi kerja yang rutin dari pemerintah daerah.
Ia menilai, salah satu kendala yang kerap dihadapi selama ini adalah tidak adanya kesinambungan antara program pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
“Setiap kali terjadi pergantian bupati, sering kali perencanaan pembangunan juga ikut terputus. Padahal, seharusnya perencanaan itu berkesinambungan agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dedy meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau secara rutin menggelar evaluasi kerja yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi ini, kata dia, perlu dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, daya serap pembangunan ekonomi daerah bisa terhambat jika tidak ada acuan yang jelas dan terperinci tentang arah pembangunan ke depan. Ia mencontohkan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana seluruh usulan masyarakat disaring hingga menjadi skala prioritas utama untuk direalisasikan melalui anggaran daerah.
Namun, Dedy juga menyoroti masih adanya usulan kepala kampung yang bertahun-tahun tak kunjung terealisasi. Ia menilai, jika permasalahan disebabkan oleh besarnya anggaran, maka pemerintah seharusnya dapat mencari solusi alternatif, seperti realisasi bertahap atau pembagian proyek ke tahap berikutnya.
“Dengan begitu, tidak ada lagi kepala kampung yang merasa kecewa karena usulannya diabaikan. Ini bagian dari upaya menciptakan pemerataan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Berau,” pungkasnya. (Ril)
