SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Kaltim tengah bekerja keras menata ulang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah adanya pemangkasan signifikan pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemotongan yang mencapai Rp6,1 triliun tersebut memaksa berbagai program dan belanja pembangunan mengalami penyesuaian.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan TKD Kaltim yang semula sekitar Rp9,3 triliun kini hanya tersisa sekitar Rp3,2 triliun sehingga pendapatan daerah otomatis ikut berubah.
“Penyesuaian pendapatan itu dilakukan karena TKD berkurang Rp6,1 triliun. Jadi PAD tetap, nanti penyesuaiannya di perubahan 2026 untuk komponen di luar TKD,” jelas Sri Wahyuni usai rapat bersama Banggar DPRD Kaltim di Samarinda.
Meski terjadi pemangkasan besar, Sri Wahyuni menegaskan sejumlah program prioritas tetap dijalankan. Namun, beberapa program harus menyesuaikan volume termasuk program umrah gratis yang kemungkinan jumlah pesertanya akan dikurangi tahun depan.
“Program tetap jalan, hanya volumenya yang dikurangi,” ujarnya.
Sementara itu, program pendidikan tetap menjadi prioritas dan dipastikan aman. Termasuk skema pendidikan gratis, bantuan untuk mahasiswa, hingga pencairan dana ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia menyebut pencairan untuk PTN telah tuntas, sementara PTS masih menunggu kelengkapan administrasi penerima.
“Dana sudah siap, hanya menunggu rekening yang aktif dan berkas yang lengkap,” tegasnya.
Untuk sektor infrastruktur, ruang fiskal Pemprov Kaltim dinilai sangat terbatas. Sri Wahyuni mengakui pembangunan infrastruktur tahun depan tidak bisa berjalan leluasa akibat berkurangnya kapasitas anggaran.
“Otomatis kita tidak punya ruang yang leluasa, jadi menyesuaikan dengan kapasitas yang kita punya,” ujarnya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan Banggar DPRD bersama TAPD sedang melakukan pembahasan rinci untuk menyusun ulang komposisi anggaran agar tetap berdampak bagi masyarakat. Ia menyebut APBD 2026 turun dari sekitar Rp21,35 triliun menjadi hanya sekitar Rp15,1 triliun.
“Ada pengurangan 6 triliun lebih. Ini tentu merubah komposisi postur anggaran,” katanya saat ditemui di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Senin (17/11/2025).
Hasanuddin mencontohkan beberapa program yang berpotensi terdampak pengurangan, termasuk insentif untuk penjaga masjid atau marbut. Menurutnya pembahasan belum rampung sehingga detail pemangkasan belum dapat diumumkan.
“Ada beberapa yang akan dirasakan, misalnya pemberangkatan penjaga masjid atau marbut. Itu mungkin ada pengurangan cukup banyak,” ujarnya.
Pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan dan direncanakan berlanjut di Balikpapan.
“Kita harus susun lagi supaya APBD kita betul-betul berdampak,” tambahnya
Meski menghadapi tantangan fiskal besar, baik Pemprov maupun DPRD Kaltim memastikan upaya maksimal terus dilakukan agar program prioritas tetap berjalan, terutama yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
