SAMARINDA – Jumlah kerja sama antar daerah di Kalimantan Timur mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Hingga 18 November 2025, tercatat 208 perjanjian kerja sama, melonjak lebih dari 100 persen dibandingkan rata-rata tahun-tahun sebelumnya yang berada di bawah angka 100 kerja sama.
Lonjakan tersebut menjadi sorotan utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 yang digelar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Setda Provinsi Kaltim, Selasa (18/11/2025) di Aula Kesbangpol, Kantor Gubernur Kaltim.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Setda Kaltim, Siti Sugiyanti, mengatakan peningkatan itu menunjukkan kebutuhan nyata dari daerah untuk mempererat kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya kerja sama tersebut terbukti sangat membantu daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya maupun wilayah yang berjauhan dari pusat pemerintahan.
“Lonjakan ini luar biasa. Dari sebelumnya under (di bawah) 100, sekarang mencapai 208 kerja sama hingga pertengahan November. Ini lebih dari 100 persen peningkatan. Artinya ada kebutuhan mendesak dan nyata dari daerah untuk saling mendukung,” ujar Sugiyanti.
Sugiyanti menjelaskan kerja sama antar daerah sangat strategis, terutama dalam membantu daerah perbatasan atau wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten. Melalui kerja sama, pelayanan dapat diberikan oleh daerah terdekat tanpa harus menunggu kebijakan atau fasilitas dari daerah asal.
“Contohnya warga Kecamatan Anggana dan Samboja. Mereka jauh dari pusat Kabupaten Kukar. Melalui kerja sama, pelayanan tidak harus dilakukan di pusat kabupaten, tetapi bisa di kabupaten atau kota terdekat yang telah menjalin kesepakatan,” jelasnya.
Menurutnya konsep tersebut lebih efektif dan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama terkait pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, hingga pendidikan.
Selain pelayanan umum, kerja sama meningkat di sektor pendidikan. Hal itu berkaitan dengan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk menjalankan Program Pendidikan Gratispol bagi warga Kaltim dari jenjang SMA/SMK hingga S1, S2, dan S3.
Namun karena pendidikan tinggi bukan kewenangan pemerintah provinsi, maka kerja sama dengan universitas dan kementerian menjadi sangat penting.
“Untuk S1 hingga S3, kita harus bekerja sama dengan universitas dan kementerian. Ini bagian dari lonjakan kerja sama yang terjadi tahun ini. Dan ini sangat membantu pelaksanaan gratispol untuk seluruh warga Kaltim,” kata Sugiyanti.
FKP 2025 digelar sebagai wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sama sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi.
Sugiyanti mengatakan meski capaian tahun ini cukup membanggakan, masih ada beberapa persoalan yang memerlukan penyelesaian bersama termasuk masalah pertanahan hingga batas wilayah.
“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama yang ditandatangani bukan hanya seremonial, tapi benar-benar berjalan. Forum ini membantu kita melihat apa saja yang belum tergarap dan bagaimana kita bisa memperkuat koordinasi,” tegasnya.
Sugiyanti menyebutkan peningkatan jumlah kerja sama membawa dampak langsung bagi masyarakat. Dengan adanya lebih banyak kolaborasi, layanan publik dapat diberikan lebih cepat, lebih dekat, dan lebih efisien.
Melalui peningkatan kerja sama yang signifikan di 2025, Pemprov Kaltim berkomitmen memastikan pelayanan publik semakin merata, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan warga di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Kenaikan ini menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kebutuhan. Dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Harapannya kerja sama yang ada dapat terus diperluas dan diperkuat,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
