SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyoroti kembali persoalan keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui skema bantuan pemerintah yang hingga kini masih menjadi keluhan kampus dan mahasiswa di Kaltim.
Ia menegaskan pola penyaluran yang tidak sinkron dengan kalender akademik berpotensi menimbulkan masalah berulang setiap tahun.
“Bayangkan UKT harus dibayar Januari, sementara realisasi anggaran paling cepat bisa Februari. Pemerintah harus memikirkan solusi agar pembayaran UKT tidak kembali tertunda berbulan-bulan,” katanya saat diwawancarai, Jumat (21/11/2025).
Agusriansyah menilai program bantuan UKT sejatinya sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ia mengingatkan tanpa pengelolaan yang baik, program itu justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru.
“Program ini sangat baik, tetapi jika tidak dikelola dan dievaluasi dengan baik, potensi persoalannya justru bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.
Selain soal ketepatan waktu pencairan, Agusriansyah menyoroti belum meratanya penerimaan bantuan di perguruan tinggi swasta. Menurutnya masih ada kampus swasta yang belum menerima dana bantuan akibat kendala administratif.
“Seharusnya kampus swasta sudah menerima juga. Tapi informasinya, ada beberapa perguruan tinggi swasta yang rekeningnya tidak valid sehingga menghambat yang lain,” tekannya.
Ia meminta pemerintah segera melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap sistem pengiriman dana agar kampus yang telah memenuhi persyaratan tidak ikut terdampak.
“Ini tidak boleh terjadi. Harusnya dicari solusi atau dibuat kebijakan yang tidak merugikan kampus lain yang datanya sudah lengkap,” ujarnya.
Agusriansyah mengingatkan UKT merupakan sumber utama operasional kampus, sehingga keterlambatan dana bantuan dapat memicu dampak lanjutan.
“UKT ini sangat penting untuk eksistensi kampus. Jangan sampai ada kampus yang meminta mahasiswa membayar dulu karena bantuan belum turun. Itu bisa menimbulkan keresahan bagi adik-adik mahasiswa dan orang tua mereka,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pendidikan tersebut. Menurutnya keberhasilan program bukan hanya memastikan mahasiswa tetap kuliah, tetapi mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja setelah lulus.
“Jangan sampai program ini hanya berhenti di bangku kuliah, tetapi harus menjawab tantangan pekerjaan setelah mereka lulus,” pungkasnya.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
