SAMARINDA – Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau yang sekarang dikenal dengan BPJS Kesehatan melalui skema program gratispol kembali mencatatkan perkembangan besar menjelang penghujung 2025.
Pemerintah Provinsi (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Kesehatan melaporkan peningkatan tajam jumlah warga yang kini ditanggung pembiayaan BPJS Kesehatannya melalui skema tersebut.
Apabila awal tahun jumlah peserta yang dibiayai gratispol baru menyentuh sekitar 5.000 jiwa, maka per November 2025 angkanya melonjak drastis menjadi 141.000 peserta.
Kenaikan tersebut menunjukkan percepatan signifikan dalam perluasan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sekarang sudah ada 141 ribu yang dibiayai gratispol. Target kami memang 476 ribu jiwa dalam satu tahun dan itu optimistis bisa dikejar mulai Januari mendatang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin.
Namun, Jaya menegaskan percepatan tersebut masih bergantung pada sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama dari warga yang belum terdaftar. Banyaknya penduduk yang belum tercatat dalam sistem menjadi salah satu hambatan terbesar dalam menuntaskan target tahunannya.
Dari sisi anggaran, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan Rp231 miliar untuk membiayai iuran BPJS kelas 3 melalui gratispol. Kendati demikian, serapan anggaran masih berada pada kisaran Rp85 miliar karena kepesertaan yang belum optimal.
“Total anggarannya Rp231 miliar, tapi yang terserap baru sekitar Rp85 miliar. Ini karena proses pendataan yang masih berlangsung,” jelasnya.
Ia menambahkan tidak semua kelompok dapat masuk pembiayaan gratispol karena aturan pembiayaan BPJS bersifat nasional. Peserta dengan kategori pekerja Penerima Upah (PU) misalnya, tetap harus dibayarkan perusahaan.
“Ini murni untuk kelas 3. Beberapa segmen memang tidak bisa kita bayarkan, seperti karyawan. Itu sudah kewajiban perusahaan,” ujar Jaya.
Kelompok yang diprioritaskan untuk gratispol mencakup peserta mandiri kelas 3 yang kurang mampu, Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Warga dengan status ekonomi rentan dapat masuk dalam pembiayaan selama memenuhi kriteria miskin atau hampir miskin.
“Sementara ASN tidak bisa dialihkan karena sudah dibiayai negara,” tambahnya.
Selain memperluas jaminan kesehatan, Pemprov Kaltim mengakselerasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Go to School yang menjadi bagian dari sub program kesehatan gratispol.
Program itu menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai SD hingga SMA melalui pemeriksaan kesehatan dasar dan penapisan penyakit bawaan.
Menurut Jaya, seluruh sekolah di Kaltim kini sudah tersentuh program tersebut. Pemeriksaan meliputi pengukuran tensi, nadi, pemeriksaan jantung, lingkar lengan, hingga pengambilan sampel darah untuk melihat kadar hemoglobin. Tim m menggunakan checklist khusus untuk mendeteksi gejala gangguan darah seperti hemofilia.
“Checklist-nya lengkap, riwayat kesehatan keluarga, apakah sering mimisan, mudah lebam, semua kita catat,” jelasnya.
Pelaksanaan di lapangan dilakukan Puskesmas yang melakukan kunjungan rutin setiap hari. Sejumlah sekolah bahkan telah memiliki guru yang dilatih untuk melakukan screening awal sebelum kedatangan tim kesehatan.
“Puskesmas keliling jalan setiap hari. Ada juga guru yang kami latih untuk pemeriksaan dasar,” jelas Jaya.
Pewarta: Hadi Winata
Editor: Yahya Yabo
