BERAU – Fraksi NasDem DPRD Berau memberikan perhatian serius terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Berau yang dinilai belum menunjukkan performa optimal.
Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Liliansyah, dalam rapat paripurna persetujuan dua Raperda, yakni Raperda APBD Berau Tahun Anggaran 2025 dan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Sabtu (29/11/2025).
Dalam pendapat akhirnya, Liliansyah menegaskan bahwa sebagian OPD masih bekerja jauh dari kata maksimal, padahal anggaran daerah tengah berada dalam kondisi efisiensi. Ia menekankan agar efisiensi tidak dijadikan alasan untuk bekerja lamban.
“Setelah diketok, anggaran yang ada harus segera diserap. Meskipun terjadi efisiensi. Jangan sampai anggaran turun malah membuat OPD malas bekerja,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga meminta perhatian serius dari Bupati Berau untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Menurut Liliansyah, dibutuhkan langkah konkret berupa pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan khusus yang bertugas memonitor langsung kinerja OPD, terutama dalam hal penyerapan anggaran.
“Mohon bentuk satgas pengawasan. Ini menjadi sorotan Partai NasDem. Satgas harus bisa melakukan monitoring secara langsung,” ujarnya.
Ia menilai, pengawasan semacam ini sangat penting untuk memastikan program dan proyek yang telah direncanakan dapat direalisasikan tanpa tertunda. Ketidaktepatan waktu pengerjaan proyek, lanjutnya, hanya akan membuat anggaran kembali mengendap dan tidak memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Proyek-proyek yang ada harus segera dikerjakan. Jangan uang disimpan di bank, menunggu proyek selesai baru dibayar. Iya kalau selesai semua di bulan Desember. Kalau tahun depan selesai bagaimana? Anggaran bisa mengendap lagi,” jelas Liliansyah.
Lebih lanjut, ia menyebut kondisi efisiensi anggaran seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi setiap OPD. Jika dengan anggaran yang terbatas saja tidak mampu menunjukkan kinerja maksimal, maka patut dipertanyakan kesiapan OPD tersebut ketika memperoleh anggaran lebih besar.
“Ini kan jadi tanda tanya juga, bisa bekerja atau tidak,” kritiknya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi NasDem menegaskan harapannya agar APBD 2025 dapat dijalankan secara tepat sasaran, efektif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Penyerapan anggaran, menurutnya, tidak boleh sebatas formalitas administrasi, tetapi harus menghasilkan manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan warga Berau.
“Tetapi harus menciptakan dampak pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh warga Berau,” pungkasnya. (Ril)
