SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya menurunkan angka stunting melalui penguatan ribuan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dasar.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mencatat, dari total 4.860 Posyandu di seluruh wilayah, baru 2.868 unit yang beroperasi optimal. Artinya masih ada 1.992 Posyandu yang memerlukan intervensi serius agar mampu menjalankan fungsi pemantauan gizi dan kesehatan ibu-anak secara maksimal.
Kepala Dinkes Kaltim, Dr. H. Jaya Mualimin, menegaskan revitalisasi itu bukan sekadar program tahunan, melainkan langkah strategis dalam perang jangka panjang melawan stunting.
“Ini bukan sekadar membenahi bangunan atau fasilitas. Revitalisasi Posyandu adalah upaya menyeluruh untuk memastikan setiap anak di Kaltim mendapatkan layanan kesehatan dasar yang berkualitas,” tegasnya.
Dr Jaya menjelaskan revitalisasi akan berjalan melalui tiga pilar utama yaitu penguatan SDM kader Posyandu.
Pelatihan intensif akan digencarkan agar para kader tidak hanya berperan sebagai pencatat data, tetapi konselor gizi yang mampu memberi edukasi tepat kepada ibu hamil, balita, dan keluarga.
Penyediaan alat ukur Antropometri standar nasional. Posyandu akan dilengkapi peralatan pengukuran yang akurat.
“Data yang tidak tepat bisa menghasilkan diagnosis yang salah. Ini tidak boleh terjadi,” jelas Dr. Jaya.
Integrasi data dan sistem respons cepat. Dinkes memperkuat sistem pelaporan digital dan integrasi dengan Puskesmas agar kasus berisiko tinggi bisa segera ditangani tanpa jeda.
Revitalisasi Posyandu dilakukan secara kolaboratif dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pemantauan gizi.
“Pencegahan stunting adalah investasi jangka panjang kita. Kaltim sebagai penyangga IKN harus memastikan kualitas SDM-nya unggul sejak dini,” tutup Dr. Jaya dengan optimis.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
