SAMARINDA – Menjelang berakhirnya 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Sosial memastikan kesiapan logistik penanggulangan bencana berada pada level aman.
Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko bencana saat pergantian tahun, terutama pada awal musim hujan yang sering membawa dampak besar.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan pihaknya melakukan pengadaan dan pengisian ulang logistik secara bertahap setiap triwulan. Untuk triwulan IV 2025, stok masih mencukupi dan sebagian sudah dikirimkan ke kabupaten dan kota yang dianggap rawan.
“Kami masih memiliki stok yang cukup untuk akhir tahun hingga memasuki awal 2026. Biasanya permintaan logistik meningkat di awal tahun. Harapannya tidak terjadi kejadian besar seperti sebelumnya,” ucapnya.
Ia mengingat kembali peristiwa banjir besar di Mahakam Ulu yang memerlukan penyaluran bantuan secara cepat dan dalam jumlah besar. Kejadian seperti itu menjadi alasan pentingnya distribusi lebih awal ke daerah agar logistik berada lebih dekat dengan lokasi potensi bencana.
“Sebagian logistik sudah lebih dulu kami kirim ke daerah agar mereka bisa langsung merespons kalau terjadi sesuatu. Jadi tidak perlu menunggu dari provinsi,” jelasnya.
Saat ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim memiliki sekitar 4.000 paket logistik siap pakai, jumlah yang dinilai memadai untuk penanganan darurat jangka pendek.
“Kami harus memastikan ada stok cadangan untuk awal tahun, karena kalau menunggu anggaran baru berjalan, prosesnya bisa memakan waktu satu hingga dua bulan. Itu yang kami antisipasi agar tidak terjadi kekosongan,” tuturnya.
Selain stok dari daerah, Dinas Sosial Kaltim menerima dukungan tambahan dari pemerintah pusat. Bantuan logistik senilai hampir Rp1 miliar baru saja tiba dan langsung menambah kesiapsiagaan daerah.
“Alhamdulillah, pusat juga memberi dukungan. Baru-baru ini kami menerima bantuan hampir Rp1 miliar berupa logistik dan peralatan kebencanaan,” kata Andi.
Ia menegaskan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana besar yang melebihi kemampuan daerah, pihaknya tidak akan ragu untuk meminta dukungan lanjutan kepada Kementerian Sosial.
“Kalau memang terjadi situasi yang stoknya tidak mencukupi, kami akan segera mengajukan permintaan ke pusat. Itu memang mekanisme yang sudah berjalan,” pungkasnya.
Pewarta: Hadi Winata
Editor: Yahya Yabo
