TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri resmi melantik Kepala Desa Antar Waktu Long Beleh Modang serta Penjabat (Pj) Kepala Desa Muai. Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Odah Etam, Rabu (3/12/2025) itu bukan sekedar seremonial penanda pergantian kepemimpinan di tingkat desa. Tapi babak baru visi pembangunan daerah yang menepatkan desa sebagai ujung tombaknya.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan arahan tegas soal arah baru pembangunan desa yang terintegrasi dengan visi besar Kukar Idaman Terbaik yang mengharuskan desa naik kelas, mandiri, kuat secara fiskal, dan responsif terhadap masalah warga.
Kepada dua pemimpin baru itu, Aulia langsung menekankan jabatan bukan sekadar amanah administratif, tetapi tanggung jawab moral terhadap kehidupan warga yang masih berada dalam kerentanan sosial.
Ia menegaskan kepala desa harus menjadi pelaksana terdepan program nasional yang diarahkan untuk penguatan rakyat kecil.
“Program nasional seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, program perlindungan sosial dan ketahanan pangan harus segera dihubungkan dan dijalankan,” tekannya.
Arahan tersebut menjadi isyarat Pemkab Kukar ingin memastikan seluruh program yang menyasar warga prasejahtera tidak berhenti di tataran kabupaten, tetapi benar-benar tiba di pintu-pintu rumah warga desa.
Aulia tidak segan menggugah empati para kepala desa dengan pertanyaan reflektif mengenai kondisi rumah warga yang masih tidak layak huni.
“Bagaimana perasaan kita ketika ada warga atau tetangga yang rumahnya bocor saat hujan, atau kesulitan buang air besar karena sanitasi buruk, sementara kita hidup nyaman?” ujarnya.
Ia meminta setiap desa menganggarkan minimal tiga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk direhabilitasi setiap tahun. Bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah desa kepada kelompok rentan.
Aulia kembali menegaskan agar kepala desa mengawal serius alokasi Rp150 juta per RT yang menjadi salah satu program prioritas Kukar.
“Pastikan tidak ada warga yang tidak bisa sekolah karena biaya, tidak ada yang kelaparan, dan tidak ada rumah yang atapnya bocor,” tegasnya.
Hal tersebut menjadi indikator keberpihakan sosial tidak cukup hanya pada level regulasi, tetapi menuntut aksi nyata hingga ke unit terkecil pemerintahan.
Dalam forum itu, Aulia mengungkap situasi penting terkait transfer keuangan dari pusat yang terus menurun setiap tahun. Karena itu, desa tidak boleh lagi hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat.
“Setiap desa harus memiliki produk unggulan yang mampu menopang kekuatan fiskal desa. Identifikasi potensi yang ada, apakah itu sawit, gula semut, atau yang lainnya,” tegasnya.
Kemudian Aulia kembali menegaskan ukuran keberhasilan pembangunan desa tidak hanya pada besarnya anggaran, tetapi pada sejauh mana kesejahteraan itu benar-benar terasa di meja makan warga.
“Percuma kita bicara kesehatan atau kesejahteraan kalau masih ada warga yang kesulitan makan. Pastikan tidak ada warga yang kelaparan. Itu adalah tugas kita bersama,” pungkasnya.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
