SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengevaluasi ulang tenaga outsourcing menuai kritik tajam dari Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Menurunnya kemampuan fiskal daerah dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun pada APBD 2025 disebut sebagai alasan utama pemerintah memangkas sejumlah pos belanja.
Purwadi menilai langkah tersebut keliru jika sasaran pemangkasan justru diarahkan kepada tenaga outsourcing. Ia menegaskan kelompok pekerja ini merupakan pihak yang paling rentan dan tidak semestinya dijadikan tumbal atas penurunan pendapatan daerah.
“Tenaga kerja outsourcing itu hidupnya setengah hidup setengah mati. Kalau dipangkas, itu langsung membuat mereka menganggur. Jangan korbankan mereka hanya karena APBD turun,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan efisiensi bukan terletak pada jumlah tenaga outsourcing, melainkan pada pemborosan belanja pemerintah yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Purwadi mencontohkan sejumlah belanja tidak penting yang semestinya menjadi prioritas pemangkasan.
“Pangkas saja belanja yang tidak penting. Korden baru, pagar, kendaraan dinas baru. Tiap ganti pejabat TV baru lagi, yang lama dibawa. Itu pemborosan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa Pemprov seharusnya meninjau ulang pos belanja yang tidak berdampak pada pelayanan publik, bukan menyasar pekerja outsourcing yang gajinya kecil dan tidak stabil. Bahkan, ia menyebut bahwa sistem outsourcing di Indonesia masih bermasalah karena banyak perusahaan penyedia jasa terlalu besar mengambil potongan dari hak pekerja.
“Outsourcing seharusnya memberi pekerjaan layak. Faktanya, banyak potongan dari penyedia jasa, BPJS pun belum tentu mereka dapat. Jangan tambah tekanan dengan pemangkasan tenaga kerja,” katanya.
Purwadi juga mengkritik belanja pegawai yang menurutnya tidak transparan, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dianggap tidak memiliki indikator jelas.
“TPP BKD saja tidak jelas indikatornya, diberikan porsi besar dan tidak dipotong. Kebijakan efisiensi malah menyasar rakyat kecil, ngawur. Bahkan TPP bisa dicurigai sebagai manipolitik memperkuat basis suara di instansi,” tambahnya.
Ia turut menyoroti pengadaan videotron yang dinilai boros dan tidak efektif.
“Videotron itu tidak efektif. Di mobil saja ada peringatan dilarang nonton, ini kenapa harus pasang videotron besar-besaran? Kalau orang harus berhenti dan nonton, apa nggak makin banyak kecelakaan? Warga juga pasti lewat saja, nggak efisien,” kritiknya.
Purwadi menegaskan efisiensi idealnya menyasar belanja nonprioritas, bukan memotong tenaga yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa evaluasi tenaga outsourcing tidak bisa dihindari karena mengikuti kontrak kegiatan. Jika anggaran kegiatan berkurang, jumlah personel otomatis menyesuaikan.
Namun Purwadi menutup dengan penegasan bahwa kebijakan efisiensi tetap harus mengedepankan keberpihakan pada pekerja kecil.
“Jangan sampai membunuh dapur mereka. Efisiensi jangan diarahkan pada rakyat kecil. Pangkas saja belanja yang tidak perlu,” tegasnya. (rm)
Editor: Agus S
