PASER – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Paser yang dibangun pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dijadwalkan akan resmi dibuka pada 29 Desember 2025.
MPP sebagai tempat yang mengintegrasikan seluruh layanan publik dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, serta kementerian, lembaga hingga BUMN/BUMD dalam satu lokasi. MPP bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Paser, Toto Ifrianto, menyampaikan proses yang tengah berjalan menjelang pembukaan secara resmi pada akhir Desember nanti.
“Sementara ini, masih dalam proses pengisian gerai (loket layanan) dan pembangunan sarana pendukung seperti halaman parkir yang berada di luar gedung,” katanya, Minggu (21/12/2025).
Hingga kini, terdapat 38 instansi yang telah berkomitmen untuk membuka layanan di MPP Paser, di mana 16 di antaranya merupakan instansi daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, UPTD Pengadaan Barang dan Jasa.
Kemudian 11 instansi vertikal seperti Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Obat Dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Kantor Pajak P2KP, serta Kementerian Haji dan Umroh.
Ada 10 BUMN/BUMD yakni BPD Kaltim-Kaltara, Bank BRI, Bank Mandiri, Baznas, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, PLN, Telkom, serta Pegadaian. Satu lembaga pemerintah yaitu Universitas Terbuka (UT) dengan total layanan yang akan tersedia sebanyak 135 jenis layanan.
“Total 135 jenis layanan itu, mencakup berbagai kebutuhan mulai dari perizinan, keimigrasian, administrasi kependudukan, hingga konsultasi,” terangnya.
Meski secara angka jenis layanan yang tersedia terlihat cukup banyak, akan tetapi layanan yang ada dinilai belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Toto berharap ke depan jenis layanan yang tersedia di MPP akan terus bertambah.
“Mudah-mudahan jumlah layanan yang tersedia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, demi mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta: Nash
Editor: Yahya Yabo
