SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan pada 2026 harus menjadi momentum percepatan peningkatan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia meminta seluruh OPD bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih disiplin agar program pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta serapan anggaran dapat optimal sejak awal tahun.
“Kita mulai tahun 2026 dengan spirit baru. Tahun baru, semangat baru, dan harapan baru,” tegas Rudy, Minggu (28/12/2025).
Menurutnya percepatan kinerja OPD sangat penting karena realisasi belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Semakin cepat belanja pemerintah direalisasikan, semakin cepat pula dampaknya dirasakan masyarakat.
“Semakin cepat belanja pemerintah, semakin cepat pula dampaknya bagi ekonomi masyarakat. Karena itu perencanaan harus lebih awal, kerja disiplin, dan lebih cepat. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah,” ujarnya.
Rudy mengingatkan seluruh OPD agar sudah gaspol sejak kuartal I tahun 2026. Ia menekankan rendahnya serapan anggaran pada kuartal I dan II dapat berdampak pada penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja daerah yang berpotensi memengaruhi alokasi anggaran pada periode berikutnya.
Selain percepatan realisasi anggaran, orang nomor satu di Kaltim itu menekankan pentingnya evaluasi rutin setiap bulan. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana serta realisasi belanja tetap terjaga secara konsisten.
Di sisi lain, Rudy menyampaikan apresiasi atas kinerja OPD sepanjang 2025 yang dinilainya telah menjadi fondasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di 2026.
Ia berharap capaian tersebut dapat ditingkatkan dengan manajemen yang lebih matang dan perencanaan yang lebih awal.
Tidak hanya soal kecepatan, Ia mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel.
Seluruh OPD diminta menerapkan sistem akuntansi pemerintahan secara konsisten, menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memastikan setiap laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
“Siapkan bukti dukung dari berbagai kegiatan dan program yang telah dilaksanakan,” tandasnya.
Ia menegaskan tidak ingin opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan.
“Kita harus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jangan sampai turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), apalagi sampai disclaimer,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
