SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pelaksanaan APBD Perubahan Kaltim masih akan dievaluasi secara menyeluruh setelah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur. DPRD Kaltim belum bisa menyimpulkan secara detail kinerja pemerintah provinsi sebelum proses evaluasi resmi dilakukan.
“Evaluasi itu nanti setelah LKPJ disampaikan, sekitar tiga bulan ke depan. Sekarang kita belum bisa menyampaikan apa yang kurang dan apa yang lebih,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Meski demikian, ia menilai komunikasi antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim sejauh ini berjalan cukup baik. Namun pelaksanaan program-program APBD Perubahan masih menunggu hasil peninjauan langsung oleh anggota dewan melalui kunjungan Daerah Pemilihan (Dapil).
“APBD perubahan ini kita belum ada kunjungan Dapil. Biasanya dewan turun ke 10 kabupaten dan kota untuk melihat langsung bantuan dan program yang diberikan pemerintah,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan salah satu fokus APBD Perubahan terlihat pada upaya peningkatan infrastruktur, termasuk ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
“Rencananya infrastruktur jalan akan diupayakan sampai ke Mahulu. Artinya ke depan kondisi jalan tidak seperti dulu lagi, akan jauh lebih baik,” katanya.
Selain Mahulu, pembangunan infrastruktur diarahkan ke wilayah lain seperti Berau. DPRD Kaltim bahkan diajak langsung gubernur untuk meninjau daerah-daerah tersebut sebagai bagian dari penguatan koordinasi pembangunan daerah.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
