JAKARTA — Pemerintah memaparkan kinerja sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dinilai tetap solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang tahun lalu.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan sepanjang 2025, APBN berperan sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons volatilitas ekonomi secara cepat dan terukur.
“Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook semester sebesar Rp2.865,5 triliun. Capaian tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target.
Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target, sementara kepabeanan dan cukai mencatatkan realisasi Rp300,3 triliun atau hampir menyentuh target dengan capaian 99,6 persen.
Di luar pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target dengan realisasi Rp534,1 triliun atau 104 persen. Sementara penerimaan hibah tercatat sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target yang ditetapkan.
Pada sisi belanja, pemerintah merealisasikan pengeluaran negara sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook semester. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun terdiri atas belanja kementerian dan lembaga Rp1.500,4 triliun serta belanja non-K/L Rp1.102 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun guna menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dengan kombinasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada dalam batas aman yang ditetapkan pemerintah.
“Kita tahu ekonomi kita sedang mengalami downtrend, turun ke bawah. Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini,” ujar Menkeu.
Pemerintah meyakini perbaikan fondasi ekonomi akan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat ke depan. Dengan momentum pertumbuhan yang menguat, defisit APBN 2026 ditargetkan dapat ditekan lebih rendah dengan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4 persen, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Menkeu.
Untuk ke depan, pemerintah menegaskan APBN akan terus dioptimalkan sebagai mesin pertumbuhan sekaligus peredam guncangan (shock absorber), guna melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pewarta: Fajri
Editor: Yahya Yabo
