SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur resmi merilis publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2025. Laporan tersebut menyoroti capaian signifikan penurunan angka kemiskinan yang menyentuh titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, di tengah tantangan bonus demografi dan disparitas wilayah yang masih tajam.
Dalam publikasi yang ditandatangani pada Desember 2025 tersebut, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, mengungkapkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 5,17 persen. Angka itu merupakan capaian terendah dalam satu dekade, didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kenaikan harga komoditas global.
Namun, BPS mencatat adanya ‘jerat struktural’ di wilayah perdesaan. Meski angka kemiskinan turun, kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa justru meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perdesaan melonjak ke angka 1,102, jauh di atas perkotaan yang hanya 0,781.
“Masalah terbesar kemiskinan perdesaan bukan hanya pada persentasenya, melainkan pada kualitas kemiskinan. Tingginya indeks keparahan menunjukkan adanya ketimpangan yang tajam di antara kelompok miskin itu sendiri, atau chronic poverty,” tulis laporan tersebut.
Sorotan tajam tertuju pada pola konsumsi masyarakat miskin. Beras masih menjadi penentu utama garis kemiskinan dengan kontribusi 20,10 persen. Namun terdapat anomali di mana Rokok Kretek Filter menjadi penyumbang terbesar kedua (14,11 persen), mengalahkan komoditas gizi seperti telur dan daging ayam.
Besarnya pengeluaran untuk rokok berdampak pada minimnya alokasi untuk pendidikan yang hanya menyumbang 1,05 persen dari total pengeluaran bukan makanan pada rumah tangga miskin perdesaan. Kondisi itu dinilai berisiko melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi.
Dari sisi kependudukan, Kalimantan Timur mencatat jumlah penduduk sebesar 4,27 juta jiwa pada tahun 2025. Provinsi Kaltim sedang menikmati bonus demografi dengan 71,34 persen penduduknya berada di usia produktif.
Meski demikian, pasar kerja menghadapi tantangan kesenjangan gender. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki mencapai 83,14 persen, sementara perempuan hanya 48,72 persen. Selain itu, fenomena pemuda yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET) masih cukup tinggi di angka 19,35 persen.
Di sektor pembangunan manusia, kualitas pendidikan dan kesehatan menunjukkan tren positif.
Pendidikan: Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 10,10 tahun (setara kelas 1 SMA/SMK). Angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK berhasil ditekan hingga 0,07 persen.
Kesehatan: Sebanyak 98 persen persalinan telah dilakukan di fasilitas kesehatan. Cakupan imunisasi balita sangat tinggi mencapai 95,94 persen.
Namun perilaku kesehatan masyarakat masih menjadi catatan, di mana 59,01 persen penduduk memilih mengobati sendiri keluhannya ketimbang berobat jalan ke fasilitas medis.
Kesejahteraan tercermin dari perbaikan fasilitas perumahan. Sebanyak 77,43 persen rumah tangga kini menempati rumah milik sendiri dan hampir seluruh wilayah (97,77 persen) telah dialiri listrik. Meski begitu, ketergantungan pada air kemasan/isi ulang sangat tinggi, mencapai 84,22 persen sebagai sumber air minum utama.
Publikasi tersebut diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, terutama untuk mengatasi ketimpangan di wilayah perdesaan dan mengendalikan konsumsi rokok demi peningkatan kualitas SDM.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
