SAMARINDA – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD menuai penolakan keras dari kalangan mahasiswa di Kalimantan Timur. Mahasiswa menilai langkah tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang hanya akan menguntungkan segelintir elite politik.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman, Purwanto, menegaskan Pilkada tidak langsung merupakan bentuk perampasan ruang publik. Menurutnya rakyat akan semakin dijauhkan dari hak politiknya.
“Ini sudah jelas menjadi perampasan ruang publik yang akan dikuasai segelintir elite. Dan tidak semua elite di sana benar-benar murni membawa suara rakyat,” ujar Purwanto saat diwawancarai, Senin (19/1/2026).
Ia mengkritik maraknya praktik korupsi yang melibatkan elite politik. Menurutnya apabila Pilkada dikembalikan ke DPRD, potensi politik uang justru akan semakin besar.
“Kalau Pilkada terbuka saja suara rakyat bisa dibeli dengan amplop Rp200 ribu, kali ini pasti lebih mahal. Bukan lagi ratusan ribu, bisa jadi miliaran karena yang dibayar elite-elite politik,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Sejarah, Unmul, Rifqi. Ia menilai pemilihan melalui DPRD memang sering dibingkai sebagai solusi yang lebih efisien, tetapi berpotensi menggerus esensi demokrasi.
“Menurut keyakinan saya, kembalinya Pilkada ke DPRD perlu dipertimbangkan matang-matang. Jangan sampai demokrasi hanya menjadi prosedural semata,” ujarnya.
Rifqi mengingatkan pemilihan langsung merupakan buah perjuangan reformasi 1998 yang seharusnya tetap dijaga.
“Perjuangan reformasi yang membawa kita pada pemilihan langsung oleh rakyat harus tetap dijaga. Tapi sekarang nampaknya hasil reformasi itu makin hari makin luntur,” tegasnya.
Sementara itu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unmul, Tian Rado, menyebut Pilkada melalui DPRD sebagai bentuk demokrasi elitis yang tidak berpihak pada rakyat.
“Tujuannya memang disebut untuk mengurangi biaya politik, tapi realitasnya sistem yang ditawarkan bukan solusi. Tidak ada peran rakyat secara langsung di situ,” ucap Tian.
Menurutnya mekanisme tersebut justru akan semakin memperkuat dominasi kelompok elite politik.
“Kepentingannya adalah memperkuat struktur kekuasaan kaum elite dan melanggengkan hegemoni kelas penguasa. Kekuatan politik hanya akan terfokus pada segelintir elite legislatif yang lebih merepresentasikan kepentingan kelas atas dibanding rakyat,” jelasnya.
Gelombang penolakan dari mahasiswa tersebut menunjukkan wacana Pilkada tidak langsung masih menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Bagi kalangan akademisi muda di Kaltim, demokrasi sejati adalah demokrasi yang memberi ruang partisipasi langsung bagi rakyat, bukan sekadar transaksi politik di ruang-ruang elite.
Para mahasiswa berharap pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan aspirasi publik sebelum mengambil keputusan yang dapat mengubah arah demokrasi Indonesia ke depan.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
