SAMARINDA – Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali ditabrak kapal tongkang. Insiden yang terjadi Minggu (25/1/2026) sekitar pukul 05.00 WITA tersebut memicu sikap tegas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan tidak ada toleransi atas kejadian berulang yang mengancam keselamatan dan kelancaran logistik daerah.
Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) yang kini dikenal sebagai Jembatan Abdoel Moeis Hassan merupakan infrastruktur strategis yang menghubungkan Kecamatan Sungai Kunjang, tepatnya Kelurahan Loa Buah dengan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sengkotek. Jembatan sepanjang 799 meter tersebut membentang di atas Sungai Mahakam dan dibangun untuk memecah kepadatan lalu lintas serta memperlancar mobilitas masyarakat di Kota Samarinda, Kaltim.
Tabrakan terjadi saat sebuah tongkang yang sedang tambat ditabrak tongkang lain yang bergerak sehingga tali tambat terlepas dan menghantam jembatan. Seno Aji menilai kejadian itu sebagai bentuk kelalaian serius.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Jembatan Mahakam Ulu adalah tulang punggung perekonomian dan logistik Kalimantan Timur,” tegasnya.
Ia menambahkan selama ini Jembatan Mahakam Ulu menjadi jalur utama yang setiap hari dilalui truk kontainer pengangkut logistik, bahan kebutuhan pokok, hingga distribusi barang dan jasa lainnya. Ketergantungan terhadap jembatan tersebut semakin tinggi karena Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahkota II saat ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat.
“Jembatan ini setiap hari dilalui truk-truk kontainer dan kendaraan logistik. Kalau jembatan ini bermasalah, dampaknya langsung ke aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Seno Aji menyebut pemerintah provinsi telah menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Namun hingga kini belum ada tindak lanjut konkret atas hasil rapat tersebut.
“Kita sudah Rakor, tapi belum ditindaklanjuti. Karena itu kita akan segera gelar rapat terbatas lagi. Jika hasil pemeriksaan PUPR menyatakan kondisi tidak aman, jembatan akan kita tutup sementara,” katanya.
Ia menyoroti janji KSOP untuk mengatur waktu hilir mudik tongkang di Sungai Mahakam yang hingga kini belum jelas. Padahal waktu kejadian disebut bukan jam normal pergerakan tongkang.
“KSOP berjanji mengatur jam lalu lintas tongkang, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Jam 5 pagi itu bukan waktunya tongkang bergerak ke hilir. Ini kelalaian,” ujarnya.
Pemprov Kaltim akan memerintahkan KSOP dan Pelindo untuk segera menghitung kerusakan dan memastikan ganti rugi dari pihak penabrak.
“Saya tegaskan, siapa pun penabraknya wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian. Ini menyangkut keselamatan publik dan perbaikan aset daerah,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim telah berulang kali mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan agar pengawasan lalu lintas sungai diperketat.
“Sudah tiga kali Pak Gubernur menyurati Kementerian Perhubungan. Jembatan ini aset pemerintah provinsi, dibangun dari uang rakyat. Tidak boleh terus jadi korban kelalaian,” katanya.
Seno Aji menyinggung kewenangan pengelolaan Sungai Mahakam yang berada di pemerintah pusat, sehingga Kalimantan Timur belum menikmati Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi besar sungai tersebut.
“Puluhan tahun kita tidak mendapatkan PAD dari Sungai Mahakam. Ini sangat miris, padahal potensinya besar,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
