JALAN di Kalimantan Timur bukan sekadar urat nadi mobilitas, melainkan penentu langsung nasib ekonomi dan keselamatan publik. Dari Balikpapan yang padat aktivitas industri, Paser dengan kondisi jalan pedesaan yang kritis, hingga Berau yang mengandalkan akses menuju destinasi wisata, setiap ruas jalan mencerminkan ketegangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur.
Beban kendaraan berat, curah hujan tinggi, dan usia jalan yang menua secara bersamaan menciptakan tekanan struktural yang tak bisa lagi diatasi dengan perbaikan parsial.
Meski sebagian besar jalan nasional dan provinsi tercatat dalam kondisi “mantap”, proporsi jalan rusak ringan hingga berat tetap signifikan di beberapa kabupaten. Di Paser, misalnya, hampir 68 persen jalan tidak mantap, jauh di bawah rata-rata Kaltim. Sementara di Balikpapan dan Bontang, kerusakan jalan utama memengaruhi logistik industri dan keselamatan warga, mengingat jalur-jalur tersebut menjadi pintu keluar-masuk truk besar dan kendaraan overload. Tekanan ini semakin meningkat dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara, yang menuntut konektivitas lebih andal dan tahan lama.
Ketimpangan kewenangan menambah kompleksitas masalah. Jalan nasional berada di tangan pusat, jalan provinsi di tangan provinsi, dan jalan kota atau kabupaten di pemerintah daerah namun beban penggunaan sering tumpang tindih. Tanpa strategi kolaboratif lintas pemerintahan, perbaikan jalan cenderung parsial, lambat, dan tidak mampu menjawab tantangan jangka panjang.
Di tengah tekanan industri, kebutuhan pariwisata, dan risiko bencana alam seperti longsor, Kalimantan Timur menghadapi dilema klasik bagaimana membangun jalan yang tidak hanya memadai secara fisik, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi dan keselamatan masyarakat untuk 50 hingga 100 tahun ke depan.
Komitmen Pemkot Balikpapan pada Jalan Krusial dan Teknologi Aspal
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmen serius meningkatkan kualitas jaringan jalan di kota ini. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menyoroti tingginya aktivitas truk besar, terutama yang keluar-masuk pelabuhan, serta usia jalan yang sudah mendekati masa akhir pemakaian sebagai penyebab utama kerusakan.
“Kerusakan jalan dipengaruhi oleh tingginya aktivitas kendaraan berat, terutama truk besar, serta faktor usia jalan,” ujarnya.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Pemkot Balikpapan menekankan perbaikan struktural dan pemeliharaan berkala di titik-titik krusial. Langkah strategis meliputi identifikasi penyebab kerusakan, pemeliharaan rutin, serta penggunaan teknologi aspal hotmix yang lebih tahan terhadap curah hujan tinggi.
Pemkot menargetkan 26 titik prioritas pengaspalan ulang dan perbaikan besar sepanjang 2025–2026, termasuk Jalan Ahmad Yani (Gunung Sari): perbaikan drainase dan pengaspalan ulang, Jalan Ruhui Rahayu: lanjutan pengaspalan untuk akses perkantoran, Kawasan Kebun Sayur (Balikpapan Barat): finalisasi perbaikan infrastruktur jalan pasar dan pemukiman, Jalan MT Haryono & Jalan Penghubung Balikpapan Utara–Timur: peningkatan kualitas jalan akibat proyek drainase.
Kemudian, Kawasan Balikpapan Baru & Jalan Lingkungan: penataan ulang, pembangunan taman, sistem drainase terpadu, dan perbaikan di puluhan titik RT.
Selain itu, DPU mengaktifkan Satgas Jalan untuk penanganan cepat lubang ringan agar mencegah kecelakaan. Status pengelolaan jalan juga diinformasikan kepada masyarakat melalui akun resmi Instagram @pemkot_balikpapan agar warga melapor ke instansi tepat.
Paser Hadapi Tantangan Jalan Rusak Berat dan Upaya Perbaikan Berkelanjutan
Kondisi jalan di Kabupaten Paser masih menghadapi tekanan berat, terutama di akses perdesaan. Bupati Fahmi Fadli menegaskan, perbaikan infrastruktur menjadi kunci pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Hingga akhir 2024, sekitar 68,4 persen jalan Paser dalam kondisi tidak mantap, termasuk rusak ringan dan rusak berat. Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) menargetkan 100 km perbaikan jalan mantap melalui 50 paket pekerjaan di 10 kecamatan. Realisasi baru mencapai 70 km.
“Total panjang yang harus diperbaiki sepanjang 290 km. Ini setiap tahun akan diupayakan untuk tercapai, ” kata Kepala DPUTR Paser, Asnawi.
Data menunjukkan, jalan nasional sepanjang 1.806,76 km, dengan 89,68 persen dalam kondisi mantap. Jalan provinsi sepanjang 938,85 km, dengan 82,21 persen kondisi mantap. Meski progres ada, angka ini masih di bawah rata-rata Kaltim (82,21 persen).
Jalan Sebagai Fondasi Transformasi Ekonomi Pariwisata Berau
Di Kabupaten Berau, Bupati Sri Juniarsih menekankan bahwa pembangunan jalan merupakan fondasi strategis dalam mendorong sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Infrastruktur jalan yang baik memperlancar distribusi barang, memangkas biaya logistik, dan membuka keterisolasian wilayah,” ujarnya.
Pemerintah Berau fokus pada destinasi unggulan seperti Pulau Derawan, Maratua, Kakaban, dan Labuan Cermin. Selain peningkatan jalur darat, akses udara diperkuat dengan rute penerbangan langsung, mendukung pariwisata, UMKM, dan investasi ekonomi kreatif.
“Optimalisasi seluruh sarana prasarana ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan pariwisata penggerak ekonomi baru,” tambah Sri.
Jalan Poros Bontang–Samarinda, Masalah Lintas Kewenangan
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti kondisi Jalan Poros Bontang–Samarinda yang sering rusak karena kendaraan berat industri. Jalan ini berada di bawah kewenangan pusat melalui BBPJN, namun dampaknya dirasakan langsung masyarakat lokal.
“Kalau mau jujur, satu nyawa yang hilang akibat kecelakaan karena jalan rusak menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Agus.
Ia mendorong Provinsi Kaltim menyusun desain besar infrastruktur untuk 10 kabupaten/kota agar masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) secara menyeluruh, bukan parsial.
Kukar Dorong Kolaborasi dan Kesiapan Hadapi Risiko Bencana
Di Kutai Kartanegara (Kukar), Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menekankan pentingnya pembangunan jalan yang berkualitas sekaligus siap menghadapi risiko bencana, seperti longsor. Titik strategis termasuk KM 23 Desa Batuah (Samarinda–Balikpapan) dan Jalan Poros Tenggarong–Balikpapan di Desa Jembayan.
“Kalau sudah menyangkut ekonomi dan akses utama, kerusakan harus ditangani segera. Tidak bisa menunggu lama,” ujarnya.
Kukar menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) setiap tahun, senilai Rp50–100 miliar, untuk penanganan darurat akibat bencana.
Rendi menekankan kolaborasi lintas kewenangan, termasuk dalam pembangunan penghubung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), agar pembangunan wilayah Kukar tidak timpang dengan otorita IKN. (Tim MK)
