SAMARINDA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya akan tetap menjalankan fungsi oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan demi menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sikap tersebut disampaikannya dalam acara Ngopi Bareng Jurnalis di Kantor DPD PDI-Perjuangan Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (2/2/2026).
Hasto menjelaskan fungsi penyeimbang merupakan bagian dari tradisi politik PDIP yang berakar pada musyawarah dan gotong royong. Menurutnya partai tidak semata mengikuti arus mayoritas apabila kebijakan dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Fungsi DPD Perjuangan adalah sebagai penyeimbang. Contohnya ketika mayoritas mengusulkan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD, sikap PDI Perjuangan sangat kokoh tentang pentingnya Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan peran kontrol terhadap kekuasaan tetap harus dijalankan dalam kondisi apa pun. Bahkan ketika berada di dalam pemerintahan, PDIP tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi merugikan kedaulatan nasional.
Hasto mencontohkan sikap partainya saat menolak kebijakan impor pangan pada periode 2014–2019. Penolakan tersebut dilakukan karena PDIP lebih mendorong penguatan produksi nasional guna mencapai kedaulatan pangan.
“Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif tetap wajib menjalankan fungsi pengawasan. Karena kekuasaan itu tend to corrupt, sehingga tetap memerlukan check and balances,” tegasnya.
Lebih jauh, Hasto menekankan garis politik PDIP dipandu oleh ideologi partai untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam konteks nasional, ia menyinggung kritik partainya terhadap berbagai persoalan demokrasi, termasuk dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Menurut Hasto, intervensi kekuasaan terhadap hukum serta penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan elektoral dapat menciptakan ketidakpastian.
“Ketika kekuasaan dipakai untuk intervensi hukum dan terjadi distribusi Bansos maupun APBN untuk kepentingan elektoral, maka ini menciptakan ketidakpastian baru,” katanya.
Situasi tersebut berpotensi mengganggu kredibilitas negara dan berdampak pada iklim investasi serta dunia usaha.
Karena itu, Hasto menegaskan sikap oposisi PDIP bukan sekadar posisi politik, melainkan upaya menjaga keseimbangan sistem demokrasi sekaligus mencegah terjadinya krisis ekonomi. Partainya mendorong agar otoritas fiskal dan moneter bekerja secara independen tanpa saling mengintervensi demi menjaga stabilitas keuangan nasional.
“PDI Perjuangan tidak ingin terjadinya suatu krisis. Kami mendorong agar guncangan terhadap melemahnya rupiah dan tidak percayanya di pasar modal segera dibenahi,” jelasnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
