PPU – Fenomena perceraian di Penajam Paser Utara (PPU) sepanjang 2025 menunjukkan tren yang cukup mencolok. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) PPU, perkara perceraian masih didominasi oleh inisiatif dari pihak perempuan melalui mekanisme cerai gugat.
Data yang dihimpun PA PPU mencatat sebanyak 337 perkara cerai gugat sepanjang 2025. Angka tersebut jauh melampaui jumlah cerai talak atau permohonan perceraian yang diajukan pihak suami yang hanya mencapai 89 perkara.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama PPU, Muhammad Miftahuddin, menjelaskan perbedaan jumlah perkara tersebut menjadi indikator perubahan dinamika rumah tangga di masyarakat.
“Sepanjang tahun 2025, perkara cerai gugat masih mendominasi dibanding cerai talak,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara cerai gugat dan cerai talak, karena keduanya memiliki mekanisme hukum yang berbeda. Menurutnya cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Prosesnya relatif lebih singkat karena setelah melalui tahapan pemeriksaan perkara dan putusan hakim, akta cerai dapat segera diterbitkan.
Sementara itu, cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Prosesnya cenderung lebih panjang karena setelah putusan pengadilan, suami wajib mengucapkan ikrar talak sebagai syarat sahnya perceraian.
“Untuk cerai talak, kami harus melihat dulu kewajiban suami, seperti nafkah anak dan nafkah iddah. Jika suami tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, maka proses ikrar talak tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya.
Ia mengingatkan apabila ikrar talak tidak diucapkan dalam waktu enam bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk menjatuhkan talak dapat gugur dan harus diajukan kembali melalui proses hukum dari awal.
Dari sisi penyebab, PA PPU mencatat faktor utama perceraian di PPU masih didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Faktor itu tercatat menjadi penyebab pada ratusan perkara yang masuk sepanjang 2025.
Selain itu, faktor lain seperti meninggalkan salah satu pihak, perbedaan pendapat dalam rumah tangga, serta persoalan ekonomi dan komunikasi menjadi latar belakang perceraian yang cukup sering muncul dalam persidangan.
Fenomena tersebut menggambarkan konflik rumah tangga tidak hanya dipengaruhi persoalan ekonomi, tetapi dinamika relasi pasangan, komunikasi, serta ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan kehidupan.
Dari sisi demografi, perkara perceraian di PPU banyak diajukan oleh pasangan usia produktif. Data PA PPU menunjukkan pada periode November 2025, penggugat perceraian didominasi kelompok usia 26 hingga 30 tahun sebanyak 7 orang, kemudian usia 31 hingga 35 tahun sebanyak 7 orang, serta usia 36 hingga 40 tahun sebanyak 6 orang.
Namun demikian, perceraian tidak hanya terjadi pada pasangan usia muda. Pengadilan Agama Penajam mencatat adanya permohonan perceraian dari pasangan dengan usia hingga 55 tahun.
“Meski didominasi usia produktif, terdapat pula pemohon berusia hingga 55 tahun yang mengajukan perceraian,” ungkapnya.
Melihat tingginya angka cerai gugat, PA PPU terus berupaya memaksimalkan proses mediasi sebagai langkah awal sebelum perkara masuk ke tahap putusan hakim. Mediasi dilakukan untuk memberikan ruang dialog antara pasangan suami istri agar dapat mempertimbangkan kembali keputusan perceraian.
“Dengan tingginya angka cerai gugat ini, PA PPU terus berupaya memaksimalkan proses mediasi agar keutuhan rumah tangga masyarakat dapat dipertahankan,” jelasnya.
Upaya mediasi dinilai menjadi langkah penting, mengingat perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi pada anak, keluarga besar, serta kondisi sosial masyarakat secara luas.
Selain perkara perceraian, sepanjang 2025 PA PPU menangani berbagai perkara perdata agama lainnya. Di antaranya isbat nikah sebanyak 44 perkara, serta dispensasi kawin sebanyak 21 perkara yang mayoritas berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.
Selain itu, terdapat 19 perkara penetapan ahli waris, 5 perkara perwalian, serta 3 perkara warisan. Sementara perkara lain seperti poligami dan harta gono-gini (harta dihasilkan bersama) masing-masing tercatat 1 kasus, hak asuh anak sebanyak 2 perkara, serta asal-usul anak 1 perkara.
Data tersebut menunjukkan PA PPU tidak hanya berperan dalam penyelesaian perceraian, tetapi berbagai persoalan hukum keluarga dan keperdataan yang berkaitan dengan hukum Islam di masyarakat.
Tingginya angka perceraian, khususnya cerai gugat menjadi gambaran dinamika sosial yang terus berkembang di masyarakat PPU. Perubahan pola hubungan keluarga, tekanan ekonomi, hingga meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang turut mempengaruhi tren tersebut.
PA PPU berharap masyarakat dapat lebih mengedepankan komunikasi, konseling keluarga, serta penyelesaian konflik secara musyawarah sebelum memutuskan menempuh jalur perceraian.
Pewarta: Deddy Pz
Editor: Yahya Yabo
