TENGGARONG — Pendopo Odah Etam, Jumat (6/2/2026), menjadi saksi perombakan penting di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). 124 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, pengawas, hingga fungsional resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang bukan sekadar seremonial, melainkan penanda dimulainya fase baru penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, disebut sebagai bagian dari strategi penyegaran organisasi. Bagi Pemkab Kukar, rotasi dan mutasi bukan semata pemindahan jabatan, tetapi upaya menjaga denyut birokrasi agar tetap hidup, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Aulia menekankan stagnasi merupakan musuh utama kinerja aparatur. Terlalu lama berada di satu posisi, kata dia, berpotensi melahirkan zona nyaman yang perlahan menggerus semangat dan produktivitas kerja.
“Rotasi dan mutasi ini diharapkan menumbuhkan energi baru. Organisasi pemerintahan harus bergerak dinamis, bukan berjalan di tempat,” tegasnya.
Lebih jauh, pelantikan tersebut diposisikan sebagai penguatan mesin birokrasi untuk mengakselerasi visi besar Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam kebijakan yang konkret, mulai dari perencanaan program hingga pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Aulia menegaskan jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah untuk menghadirkan solusi atas persoalan daerah.
“Pejabat harus mampu menjembatani visi dengan realitas di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar mengakui masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum terisi secara definitif. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah daerah memastikan akan menempuh mekanisme seleksi terbuka.
Dalam waktu dekat, panitia seleksi akan dibentuk dengan target pengisian jabatan tidak memakan waktu lama.
“Manajemen talenta sudah mulai kita terapkan, tapi belum sepenuhnya utuh. Karena itu, seleksi terbuka tetap harus dilakukan dan kami targetkan rampung tidak lebih dari satu bulan,” jelas Aulia.
Penekanan lain yang mengemuka dalam pelantikan tersebut adalah soal data. Bupati menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus bertumpu pada basis data yang kuat dan akurat. Tanpa itu, intervensi berisiko meleset dari sasaran.
Ia mencontohkan penanggulangan kemiskinan yang harus berbasis data desil 1, 2, dan 3 agar bantuan dan program benar-benar menjangkau kelompok paling rentan.
“Kita akui, penguatan data masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal kinerja pemerintah diukur dari indikator statistik seperti kemiskinan, stunting, hingga rumah layak huni,” pungkasnya.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
