SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur memilih bersikap hati-hati menanggapi wacana penghapusan ambang batas Pemilu. Hingga kini belum ada arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dapat dijadikan pijakan bagi struktur partai di daerah.
Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Seno Aji, menegaskan isu tersebut belum bergulir dalam pembahasan formal di parlemen, terutama di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
“Belum ada instruksi dari DPP, karena memang pembahasannya juga belum masuk ke Baleg,” kata Seno Aji, Sabtu (7/2/2026).
Menurutnya kebijakan strategis seperti ambang batas Pemilu seharusnya diproses melalui jalur kelembagaan di DPR RI agar memiliki dasar yang jelas. Ia menilai Komisi II sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan Pemilu menjadi ruang paling tepat untuk mengurai wacana tersebut sebelum berkembang lebih jauh.
“Kita tunggu saja mekanisme di Komisi II berjalan. Mungkin dalam satu atau dua bulan ke depan sudah terlihat arahnya,” ujarnya.
Seno menambahkan DPD Gerindra Kaltim untuk sementara memilih mengikuti dinamika politik nasional sambil menanti keputusan resmi dari DPP. Sikap itu diambil agar respons partai tetap sejalan dengan garis kebijakan pusat, sekaligus menghindari spekulasi di tengah isu yang masih berproses.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
