TENGGARONG – Program Internet Desa yang menjadi bagian dari Gratispol Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur, Seno Aji, digadang-gadang bakal jadi titik awal era baru desa digital di Benua Etam nyatanya masih belum bisa berjalan dengan optimal hingga awal 2026.
Hampir sama seperti program Gratispol di sektor pendidikan yang membawa angin segar bagi masyarakat untuk dapat mengenyam bangku pendidikan hingga S3 secara gratis. Namun kemudian sebagian mahasiswa ditampar realita pahit, pembatasan penerima manfaat karena nomenklatur yang menyertai program tersebut.
Program internet desa gratis sukses mengejutkan Kepala Desa Kembang Janggut, Ardiansyah. Pasalnya bantuan internet gratis yang diterimanya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada Oktober 2025 lalu justru disusul tagihan biaya bulanan yang ditujukan ke pemerintah desa.
Padahal saat pemasangan perangkat internet tersebut, pihaknya tidak diberi tahu akan ada tagihan yang dialamatkan ke kantornya. Sepengetahuannya program tersebut gratis dan seluruh pembiayaannya ditanggung Pemprov Kaltim.
“Itu kemarin kami sudah daftar sebentarnya, cuman kami kaget kok ada tagihan. Kami ditagih perbuatannya, makanya kami cabut kembali itu,” sebut Ardiansyah saat ditemui, Rabu (11/2/2026).
Selain dikejutkan dengan tagihan yang dikirim ke kantornya, Ardiansyah, menuturkan kapasitas internet berupa perangkat Orbit Telkomsel yang disalurkan Pemprov Kaltim ke desanya tidak mampu memenuhi kebutuhan internet di Kantor Desa Kembang Janggut.
“Modemnya itu khusus untuk kantor desa. Tapi karena ada tagihan, jadi saya lepas lagi. Karena di situ ‘kan katanya Gratispol, tapi nyatanya saya ditagih dan lagi itu tidak cukup untuk spek (spesifikasi) kantor itu,” tegasnya.
Meski telah mencabut penggunaan Orbit hasil bantuan Pemprov Kaltim, Ardiansyah mengaku tagihan bulanan penggunaan internet tersebut tetap berdatangan ke kantornya.
“Tapi saya tidak hiraukan itu,” sebutnya.
Sementara saat ditanya apakah sudah berupaya mengonfirmasi masalah itu ke Pemprov Kaltim, ia mengaku belum pernah berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, membenarkan adanya keluhan sejumlah desa yang menerima tagihan biaya penggunaan internet bulanan dari program Gratispol.
“Kalau tagihan masuk ke sana (desa) itu memang sering saya dengar laporan itu, karena memang provider yang mengirimnya,” sebutnya.
Meski begitu, Faisal menegaskan itu hanya kesalahan teknis yang tidak perlu ditanggapi oleh pemerintah desa yang menerima tagihan. Ia menegaskan program Gratispol untuk internet desa sepenuhnya gratis dan pembiayaan bulanannya ditanggung Pemprov Kaltim.
“Tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Sudah beberapa kali kita siapkan juga. Mungkin ada kesalahan teknis di Telkomnya atau ada pergantian orang Telkom,” sebutnya menegaskan.
Ia memastikan jaringan internet tidak akan diputus meski tagihan tersebut tidak dibayar, karena seluruh tagihan ditanggung Pemprov Kaltim. Hanya saja, ia menuturkan untuk tahun ini program tersebut baru akan dimulai pada bulan Maret.
Ia menuturkan saat ini Pemprov Kaltim telah memasang internet gratis untuk 803 desa di seluruh Kaltim sejak tahun 2025 lalu dan biaya tagihannya telah dibayarkan hingga bulan Desember 2025.
“Kita sudah menyelesaikan 803 desa sampai Desember kemarin. Kita pasangkan dan kita bayar. Tahun ini sampai dengan tahun ke belakang nanti itu kita tinggal bayar langganannya saja,” ucapnya.
Untuk 2026, Faisal kembali menegaskan program internet gratis baru akan mulai diaktifkan secara bertahap pada Februari dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Maret.
“Jadi tetap Pemprov yang membayar, tidak ada tagihan ke desa. Kami juga tidak pernah menyosialisasikan itu. Kecuali memang internetnya yang dipasang oleh desa sendiri, bukan oleh kami. Ya itu ‘kan urusan dari masing-masing,” jelasnya.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
