BERAU – Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau yang saat ini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt), diminta segera diisi. Permintaan tersebut disampaikan langsung anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai.
Menurutnya keberadaan pejabat definitif sangat penting untuk memastikan program dan kebijakan strategis di sektor pariwisata dapat berjalan maksimal.
Rifai menilai banyak rencana strategis di bidang pariwisata yang membutuhkan kewenangan penuh seorang kepala dinas definitif. Secara aturan, sejumlah kebijakan tidak dapat ditangani secara optimal oleh pejabat berstatus pelaksana tugas.
“Bagaimana kita mau serius urus pariwisata kalau leading (pemimpin) sektornya tidak diseriusi?” ungkapnya.
Ia menegaskan pengisian jabatan tersebut harus menjadi prioritas karena sektor pariwisata diproyeksikan sebagai sektor unggulan Kabupaten Berau di masa depan, terutama sebagai alternatif penggerak ekonomi selain sektor pertambangan.
Menurutnya keberadaan pimpinan definitif di instansi teknis akan sangat menentukan arah kebijakan dan kesinambungan pembangunan pariwisata daerah. Tanpa kepemimpinan yang jelas, berbagai program yang telah direncanakan dikhawatirkan tidak berjalan secara optimal.
“Ini mesti diperhatikan. Apalagi Plt Kadis Disbudpar saat ini juga sebentar lagi pensiun,” jelasnya.
Rifai menekankan pentingnya melengkapi seluruh instrumen pemerintahan yang masih belum terisi, agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan pengembangan pariwisata telah menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah serta tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Karena itu, segala hambatan administratif maupun kelembagaan perlu segera diselesaikan.
Menurutnya sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah, terutama dengan meningkatnya perhatian terhadap destinasi wisata alam dan budaya di Berau.
“Pariwisata sebagai sektor unggulan menjadi visi-misi bupati dan telah dirumuskan dalam RPJPD kita. Jadi yang belum beres harus dibereskan,” sebutnya. (adv)
Pewarta: Muhammad Aril
Editor: Yahya Yabo
