SAMARINDA – Ketika lima fraksi lain di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur sibuk (Kaltim) menyoroti dan mengevaluasi program Gratispol–Jospol dalam laporan reses, dua partai pengusung utama gubernur justru tidak menjadikannya isu sentral. Fakta itu memantik tanda tanya besar.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai absennya pembahasan Gratispol dalam laporan reses Fraksi Golkar dan Gerindra sebagai sebuah anomali politik.
“Ini aneh. Program prioritas, bahkan bisa dibilang mahkota politik gubernur, justru tidak menjadi sorotan utama di dua partai pendukungnya sendiri,” ujar akademisi Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman (Unmul) tersebut, Selasa (24/2/2026).
Bagi Herdiansyah dalam logika politik yang wajar, partai pengusung mestinya berada di barisan terdepan, bukan hanya mem-back up, tetapi mengawal dan mengevaluasi program unggulan kepala daerah yang mereka usung. Apabila ada keluhan publik, mereka seharusnya paling aktif menyerap, memperbaiki, lalu memperkuat implementasinya.
Namun yang terjadi, laporan reses Golkar dan Gerindra justru lebih banyak bicara soal infrastruktur, pelayanan dasar, pertanian, hingga ancaman krisis pangan. Gratispol seolah tidak menjadi agenda mendesak.
“Kalau program ini memang dirasakan manfaatnya secara luas, mestinya itu tercermin dalam laporan reses. Kalau tidak muncul sama sekali, publik berhak bertanya: apakah program ini benar-benar terasa? Atau justru tidak dianggap prioritas di tingkat kader?” sindirnya.
Castro melihat ada potensi jarak komunikasi antara kebijakan di level eksekutif dengan dinamika politik di legislatif. Ia menyebut situasi itu ambigu. Di satu sisi, lima fraksi lain mendorong evaluasi Gratispol–Jospol. Di sisi lain, dua partai pengusung utama justru tidak menjadikannya isu penting dalam laporan resmi mereka.
“Ini seperti ada dua arus. Yang bukan pengusung justru kritis dan minta evaluasi. Sementara yang pengusung terdepan malah tidak menjadikannya perhatian utama. Itu yang saya sebut anomali,” tegasnya.
Menurutnya dalam politik, simbol dan sikap sangat penting. Ketika sebuah program tidak disebut dalam forum resmi seperti laporan reses, itu bisa dibaca sebagai sinyal politik. Entah itu soal prioritas yang bergeser atau minimnya konsolidasi internal.
Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai situasi yang ‘aneh dan lucu’ dalam dinamika politik daerah. Sebab secara teori, partai pengusunglah yang paling berkepentingan menjaga keberhasilan program agar selaras dengan janji kampanye.
“Jangankan publik, kalau partai pendukungnya sendiri tidak menempatkan itu sebagai agenda prioritas, bagaimana kita berharap ada pengawalan serius?” katanya.
Di tengah besarnya anggaran dan ekspektasi publik terhadap Gratispol–Jospol, Herdiansyah mengingatkan yang diuji bukan sekadar nominal anggaran, melainkan konsistensi politik dan keseriusan pengawalan.
Baginya absennya isu itu dalam laporan dua fraksi penguasa bukan sekadar soal teknis reses. Itu adalah cermin bagaimana komitmen politik bekerja atau justru mulai mengendur di tahun-tahun awal pemerintahan.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
